AcehNews.net|KUALA SIMPANG – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sudah memiliki Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR). Majelis ini untuk memeriksa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) setempat yang bermasalah.
Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati, kepada AcehNews.net beberapa hari lalu usai melantik sebanyak 32 pejabat structural Eselon II dan III di jajarannya mengatakan, bahwa Pemkabnya sudah memiliki majelis yang akan memeriksa SKPK bermasalah.
“Jika ada SKPK yang bermasalah terkait penyalahgunaan wewenang dan keuangan negara akan menjalani pemeriksaan di MPTGR dan untuk selanjutnya diperiksa di Klinik Akutansi. Inilah gunanya majelis ini dibentuk,”jelas Hamda Sati.
Sebanyak 23 pejabat eselon II dan III di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, pada 25 Februari 2016 dilantik dan dimutasi mendadak. Pelantikan dilakukan Bupati Aceh Tamiang, Hamda Sati di Alun Alun Sekdakab setempat.
Rincian dari 32 pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang yang dimutasi yaitu 12 pejabat eselon II dan 20 pejabat eselon III.
Usai pelantikan, Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati kepada awak media mengatakan, pergantian posisi pejabat di jajarannya merupakan hal yang biasa dilakukan demi memacu memotivasi para pegawai agar memiliki kinerja yang baik.
“Penyegaran posisi jabatan di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang memang sudah lama berhembus, namun kegiatan pelantikan yang mendadak, membuat suasana sedikit diwarnai ketegangan. Meski demikian tidak mengurangi khidmatnya prosesi upacara pelantikan,”tuturnya.
Sebanyak 32 pejabat eselon II dan III Pemkab Aceh Tamiang yang dilantik diantaranya Mix Donald, SH sebagai Asisten Pemerintahan, Muhammad Alijon, SE sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ir. Fuadi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Syamsul Bahri, S.Pd sebagai Kepala BPBD, dan Safuan, SP sebagai Pj. BP4K.
Selanjutnya, Drs. Syuibun Anwar sebagai Kepala Badan Kesbangpol Linmas, Drs. Tri Kurnia sebagai Kepala BPMK, Drs. Rudiyanto sebagai Kadisperindagkop, drh. Yusbar sebagai Kadis Pertanian dan Peternakan, Syahri, SP sebagai Kadisbudparpora, Ir. Irwansyah sebagai Kadis PU, Syaiful Umar, S.Ag sebagai Kadis Syari’at Islam, dan Oki Kurnia, S.STP sebagai Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (vio)
