BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) asal Aceh, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, pemerintah Aceh harus proaktif untuk menjemput janji-janji presiden Jokowi.
“Janji Presiden Jokowi kepada rakyat Aceh harus menjadi pegangan bagi pemerintah Aceh untuk ditagih kembali. Maka itu pemerintah Aceh harus proaktif menjemput janji tersebut. Dan kita harapkan gubernur tidak menunggu kapan janji itu akan ditepati presiden,”saran Nasir Jamil, yang juga merupan anggota Komisi III, DPR-RI kepada wartawan, Kamis (12/3/2015) di Banda Aceh.
Sebelumnya, Jokowi telah menjanjikan beberapa hal kepada rakyat Aceh diantaranya pembangunan jalan tol Sumatera, melanjutkan pembangunan rel kereta api, menyetujui pembangunan terowongan di Gunung Geurutee, memperpanjang run way sejumlah bandara di Aceh, dan kemudian memajukan pelabuhan bebas sabang.
“Meskipun, janji-janji Jokowi itu tidak mungkin diwujudkan di 2015 ini, karena kita belum mengetahui apakah yang dijanjikan Presiden sudah dimasukan dalam anggaran dalam APBN 2015 maupun APBNP 2015. Jika belum dimasukan dalam 2015 ini, namun tetap bisa diprogramkan pada tahun-tahun mendatang, termasuk menyesuaikan dengan program-program di kementrian terkait,” katanya.
Pemerintah Aceh tidak boleh menunggu, harus punya daya gedor yang lebih kuat untuk mengingatkan presiden Jokow. Pemerintah Aceh katanya lagi, harus melibatkan DPRA, DPR-RI asal Aceh maupun DPD-RI asal Aceh untuk mendorong Jokowi merealisasikan anggaran tersebut.
Lebih lanjut, Nasir Jamil menambahkan, pemerintah Aceh juga harus melibatkan menteri-menteri yang punya hubungan emosional dengan Aceh seperti Sofyan Jalil dan Ferry Mursyidan Baldan dalam rangka menuntut kembali janji-janji Jokowi tersebut.
Menurut Nasir Jamil, realisasi janji-janji Jokowi sangat tergantung pada sejauh mana daya gedor dari pemerintah Aceh. Apalagi diakui Nasir Jamil, daya tawar Pemerintah Aceh saat ini sudah tidak begitu kuat, khususnya pasca berkurangnya hasil-hasil Aceh yang menguntungkan pemerintah pusat. (agus)
