BANDA ACEH – Wakil Bupati Aceh Barat, Rachmat Fitri Nanda mengatakan, sangat mendukung terkait adanya keterbukaan informasi khususnya di sektor pertambangan. Menurut dia, keterbukaan itu merupakan salah satu solusi untuk menghindari adanya kecurigaan masyarakat terkait pertambangan dan menghindari adanya konflik antara masyarakat dan perusahaan.
“Kami sangat mendukung adanya program keterbukaan informasi khususnya pertambangan, memang dari dulu kami sudah sangat terbuka, mungkin informasi yang sudah terbuka kami lakukan belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,”ujar Nanda pada saat pertemuan dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan GeRAK Aceh Barat diruang kerjanya, Jumat (I3/2/2015) di Aceh Barat.
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh Barat, dalam keterbukaan informasi pertambangan selama ini sudah dilakukan, serta menjalankan program keterbukaan sektor pertambangan. Pemerintah juga sudah melakukan sosialiasi menyeluruh terkait keterbukaan informasi.
Kata Nanda, Keterbukaan informasi pertambangan yang sudah disampaikan Pemkab Aceh Barat belum berjalan dengan baik sehingga tidak tersampaikan kepada masyarakat. “Jika memang GeRAK Aceh ingin membuat komitmen bersama antara pemerintah dan perusahaan pertambangan, Pemerintah Aceh Barat sangat menyambut baik hal itu,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Aceh Barat sangat menyambut baik atas program keterbukaan informasi terkait pertambangan, artinya fungsi pemerintah Aceh Barat sudah ada yang mendorong. Sehingga keterbukaan informasi pertambangan menjadi salah satu model untuk mengelola tambang yang lebih baik di Aceh dan Aceh Barat.
“Kami inginkan program ini terus berjalan, sehingga tata kelola pertambangan di Aceh Barat akan menjadi semakin baik, artinya pertambangan yang ada di Aceh Barat bisa membantu pembangunan di Aceh Barat,”katanya lagi.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Baharuddin Bahari mengharapkan kepada Pemkab Aceh Barat untuk membentuk tim koordinasi dalam menyusun kesepakatan terkait informasi publik khsususnya pertambangan.
“Kami nantinya akan melakukan pertemuan untuk menyusun poi-poin kesepakatan terkait informasi publik, disitu kami akan mengundang seluruh elemen baik dari perusahaan, pemerintah, DPRK, dan masyarakat sekitar tambang,”katanya.
Untuk itu, kata Baharuddin perlu kerja sama semua pihak dalam melaksanakan program ini demi tata kelola pertambangan yang lebih baik lagi di Aceh Barat. Menurut dia, tanpa adanya kerja sama program yang diharapkan tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. (agus)
