BANDA ACEH | AcehNews. net – Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) melaporkan bahwa selama 2021 telah terjadi penurunan prevalensi angka stunting di Indonesia, yaitu dari 27,67% (2019) menjadi 24,40% (2021). Aceh 33,2 %. Hal ini tegas Deputi Dalduk BKKBN RI, Dwi Listyawardani, berarti upaya dan intervensi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang baik.
“Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021 berarti hal ini menunjukan upaya intervensi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang baik,” ucap Dani, saat memberi kata sambutan secara virtual saat menghadiri, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting di Hermes Palace Hotel, Rabu (30/3/2022) di Banda Aceh.
Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Dani mengatakan, Kepala BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana, BKKBN telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah guna percepatan penurunan stunting di tanah air.
Sebut Dani, menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang dikenal dengan RAN-PASTI. Di Aceh Sosialisasi RAN Pasti telah terlaksana pada 16 Maret 2022 lalu.
Jelas Dani, RAN-PASTI ini meliputi delapan aksi yang harus dilaksanakan yang terdiri dari, penyediaan data keluarga resiko stunting, pendampingan keluarga resiko stunting, pendampingan calon pengantin/calon PUS, surveilans keluarga stunting, audit kasus stunting, perencanaan dan penganggaran, pengawasaan dan akuntabilitas, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
“Saat ini kami sedang berproses dalam pembentukan TPPS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa.
Telah dibentuk sebanyak 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau sebanyak 600 ribu orang. Aceh ada 7470 Tim atau 22.410 orang yang beranggotakan bidan, kader PKK, dan Kader KB untuk penanganan stunting,” sebut Dani.
Lanjutnya, terhadap tim tersebut telah dilakukan pelatihan secara daring dan luring. “Dalam waktu dekat BKKBN akan segera melakukan Launching Indonesia bebas stunting dan screening tiga bulan pra-nikah,” paparnya.
Deputi Dalduk BKKBN RI juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah bersurat kepada Gubernur, Bupati/Walikota di Indonesia, untuk pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.
“Kami sangat menyadari bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk mensukseskan percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14% pada 2024,” tuturnya.
Sebut Dani, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi sedangkan waktu efektif yang tersisa hanya 2,5 tahun untuk mencapai target tersebut. Ia yakin hal ini tentunya tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan saling bahu membahu dari semua komponen dan elemen bangsa, pemerintah maupun swasta serta perguruan tinggi dan LSM, hal yang mustahil dapat menjadi mungkin.
“Mari bergerak bersama mensukseskan program nasional ini untuk generasi Indonesia yang berkualitas,” ajaknya.
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri secara terpisah menambahkan, BKKBN juga mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam pencapaian sasaran indikator pembangunan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN, 2020-2024).
Indikatornya, lanjut Sahidal, meliputi menurunnya angka kelahiran total (TFR), menurunnya angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need), meningkatnya kesertaan ber-KB (m-CPR), meningkatnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), meningkatnya usia kawin pertama perempuan serta meningkatnya indeks pembangunan keluarga (iBangga).
“Pada anggaran 2022 ini, BKKBN masih harus bekerja keras untuk mencapai sasaran-sasaran RPJMN tersebut. Oleh karena itu tema Rakerda 2022 ini adalah “Penguatan Program Bangga Kencana Dan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Optimalisasi Sumber Daya Dan Konvergensi Lintas Sektor”.
“Pemilihan tema ini dimaksudkan untuk mensukseskan Program Bangga Kencana sekaligus Program Percepatan Penurunan Stunting dengan harapan mendapat dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan serta penggerak program di lapangan, ” Kata Sahidal.
Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Iskandar Syukri menyebutkan, bahwa ada dua intervensi yang harus dilakukan dalam menghadapi stunting di Aceh, yaitu yang pertama adalah intervensi soal gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan, perilaku hidup sehat dan bersih, serta pola asuh yang benar.
Selain itu Iskandar mengatakan, guna mencapai target 14 persen yang hanya tinggal 2,5 tahun lag, setelah RAN PASTI, maka perlu melakukan intervensi di bidang masing-masing, baik di tingkat pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota.
“Perlu komitmen bersama baik ditingkat provinsi mau kabupaten/kota upaya percepatan penurunan stunting di Aceh. Masukan program ke Resra daerah dengan mengalokasi anggara dan mendaptkan dukungan dari dewan serta menyiapkan data best. Harus Singkronisasi kepentingan terustama peningkatan SDM, memonitoring data sehingga dapat menilai progres yang dilaporkan per semester,” sarannya.
Ia juga berharap tim yang dibentuk ini nanti yang akan menyusun menyampaikan ke Gubernur Aceh guna melakukan evaluasi untuk tindak lanjut yang akan datang. “Tim ini harus diperkuat hingga tingkat ganpong kita harapkan angka stunting di Aceh turun sesuai harapan,” demikian pungkasnya. (Echi)
