BANDA ACEH – Masyarakat Aceh menyampaikan sembilan pesan kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi yang melakukan kunjungan kerja kedua kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Aceh Utara dan Sabang, dari 8 hingga 10 Maret 2015.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Asrizal H. Asnawi menyebutkan kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (8/3/2015), masyarakat Aceh melalui telepon, pesan pendek, dan BlackBerry Messenger (BBM) menyampaikan aspirasinya untuk sampaikan kepada Presiden Jokowi yang berkunjung ke Aceh.
Pesan-pesan yang dikirimkan itu tentang ekonomi, pendidikan, infrastruktur, pembukaan lapangan kerja, hingga implementasi syariat Islam.
“Setelah kami kumpulkan semua aspirasi yang masuk, setidaknya ada sembilan pesan dan harapan masyarakat Aceh kepada Presiden Jokowi guna percepatan pembangunan di Aceh,” ujar Asrizal.
Sebut dia, pertama, Pemerintah Pusat melalui PT. Pelindo sebagai BUMN untuk dapat mengoptimalisasikan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh sebagai jalur ekspor dan impor hasil bumi bagi masyarakat pantai timur dan barat Aceh serta Dataran Tinggi Gayo.
“Juga janji pembangunan jalur tol laut di 24 titik yang dimulai dari Indonesia Barat yaitu Banda Aceh harus di realisasikan secepatnya karena informasi terakhir didapatkan untuk wilayah barat, tol laut dimulai dari Sumatera Utara yaitu di Kuala Tanjung, bukan Aceh,” papar Asrizal.
Kedua, Pemerintah Pusat melalui Kementerian BUMN telah menyatakan bahwa Aceh tak termasuk daerah yang akan dilakukan pembangunan Jalan tol. Pernyataan ini, menurut Asrizal keliru dan terlalu prematur. Pasalnya, kuota kenderaan bermotor (mobil) di Aceh sama jumlah dengan Sumatera Utara.
Ketiga, Presiden diminta memprioritaskan pmbangunan pendidikan Aceh,imbas dari puluhan tahun Aceh didera konflik berkepanjangan, sampai saat ini generasi Aceh belum menyeluruh dapat merasakan pendidikan yang layak dan berkualitas, dan keistimewaan Aceh dalam hal pendidikan semakin memudar.
Keempat, kedatangan Presiden ke Aceh adalah untuk meresmikan dimulainya pembangunan waduk bernilai triliunan rupiah di Keureuto, Aceh Utara untuk kebutuhan listrik masyarakat Aceh dan areal pertanian setempat, namun untuk diketahui juga di beberapa tempat lain di Aceh waduk-waduk besar itu juga dibutuhkan untuk mengairi persawahan.
Kelima, UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) dan turunannya yang masih tertahan di level pemerintah pusat baik tentang keistemewan dan kekhususan Aceh dalam mengelola wilayahnya, pelabuhan atau izin impor bebas di beberapa pelabuhan laut Aceh yang sampai sekarang terkatung-katung kepastiannya.
Keenam, Infrastruktur aceh sudah lumayan walau di beberapa daerah masih belum memadai namun, masih lebih baik dibanding Indonesia bagian timur, yang sangat memprihatinkan adalah laju pertumbuhan ekonomi msyarakat yang sangat kritis.
Ketujuh, pemerintah pusat harus memfasilitasi Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk pembentukan lembaga atau badan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai wujud islah dari perselisihan diantara sesama masyarakat Aceh.
Kedelapan, Presiden sebagai mandataris negara dan rakyat untuk dapat memberikan jaminan adanya ketersediaan lapangan kerja bagi 1,2 juta pemuda Aceh yang sampai hari ini masih menjadi pencari kerja.
Pesan kesembilan, masyarakat Aceh mengharapkan Presiden Jokowi sebagai seorang muslim, usahakan untuk shalat lima waktunya di masjid berjamaah dan tepat waktu, karena kata Asrizal, kalau pemimpin shalat di masjid akan membawa rahmat untuk rakyatnya. (agus)
