SABANG | AcehNews.net – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Jum’at kemarin (14/6/2019) kembali meraih status Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) untuk yang ketiga kalinya.
Status WTP tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LHP LK) BPKS Tahun Anggaran 2018, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penyampaian tersebut disampaikan oleh Kepala BPK RI, Isma Yatun, MT yang diterima langsung oleh Plt. Kepala BPKS, Razuardi, MT, di Auditorium BPK, lantai 2, tower BPK, Jakarta Pusat, sesuai surat undangan BPK-RI Nomor: 37/S/XVIII/05/2019.
Penyampaian Penghargaan tersebut juga turut disaksikan oleh Anggota dewan Kawasa Sabang (DKS), Mawardi Ali, Sekrtaris DKS, Makmur Ibrahim, Dewan Pengawas, Munawar Liza Zainal, Mawardi Ismail, T. Zanuarsyah, Bustami Usman, dan Deputi Pengawasan, Abdul Manan.
Usai menerima penghargaan, Plt. Kepala BPKS, Lazuardi, MT menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas kerjasamanya.
“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah SWT bahwa BPKS mampu untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),ketiga kalinya secara berturut turut. Capaian yang menggembirakan atas Laporan Keuangan tersebut merupakan hasil kerja keras kita semua, baik tataran Manajemen maupun pegawai di semua unit, terutama kerjasama yang baik dan koorperatif dari para Auditan di semua Unit Kerja ketika proses pemeriksaan sedang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI,” kata Lazuardi.
Menurut Lazuardi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diperoleh untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LHP LK) BPKS Tahun Anggaran 2018 ini juga atas supervisi, pengawasan dan dorongan dari Dewan Kawasan Sabang (DKS), Dewan Pengawas BPKS, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) Kementerian Keuangan, DJKN Kementerian Keuangan dan semua stake holder sebagai mitra kerja BPKS.
“Saya atas nama Pribadi, Pimpinan dan semua Jajaran BPKS menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak, terutama yang saya sebutkan di atas yang telah bekerja keras dengan segenap tenaga sehingga kita bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018,” ucapnya lagi.
Deputi Pengawasan Abdul Manan, juga menambahkan bahwa kedeputiannya ia beserta para inspektur (auditor internal) melakukan pengawasan melekat (monitoring) dalam setiap kegiatan yang dijalankan.
“WTP dari BPK RI merupakan pencapaian dan penilaian tertinggi terhadap Laporan Keuangan bahwa pelaporan keuangan yang dilakukan oleh BPKS sudah menggunakan Standar Akuntasi Pemerintah yang benar yang berbasis Akrual dan disajikan secara wajar dan tepat,” jelasnya.
Apa yang di raih BPKS, kata dia, terhadap hasil LHP BPK-RI ini berkat kerja bersama dan kemauan yang kuat khusus nya dari semua jajaran BPKS. Prestasi ini juga diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.(Ra)
