BANDA ACEH | AcehNews.net – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Aceh menggelar kegiatan Pengembangan Model Solusi Pengendalian Dampak Pendudukan di Kabupaten/Kota, di Aula PPISB Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Selasa (10/7/2018).
Kegiatan yang dihadiri 25 peserta dari akademisi, kepala OPD KB Banda Aceh, Kepala SKPK, senior jurnalis Yarmen Dinamikan (Serambi Indonesia) dan Tabrani (Owner Majalah POTRET), Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Aceh, Koalisi Kependudukan Aceh (KKA), Koalisi Muda Kependudukan (KMK), dan mahasiswa ini, dibuka oleh Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd dan dihadiri Kabid Dalduk (Pengendalian Penduduk), Irma Dimyati, SE, M.Si, dan Kadubbid Analisis Dampak Kependudukan, Bahri Asmawi, SE.
Dalam sambutanya Sahidal mengatakan, ide dan masukan pada kegiatan ini akan memberi solusi dari permasalahan kependudukan khususnya di Aceh dan Indonesia umumnya. Untuk itu lanjut Sahidal, perlu penyusunan kajian analisis dampak kependudukan yang nantinya diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi BkkbN, kepala daerah, dan pengambil kebijakan lainnya di dalam membuat program kerja yang lebih menyentuh pada isu-isu kependudukan.
Sebut Sahidal, BkkbN sendiri memiliki tiga pilar program kerjanya yaitu, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga atau yang lebih dikenal dengan sebutan KKBPK yang pada tujuan akhirnya meningkatkat kualitas sumber daya manusia dan mensejahterakan masyarakat yang dimulai dari membangun pondasi keluarga dari mulai perencanaan berkeluarga, kehamilan, hingga peningkatan perekonomian di dalam keluarga.
“Ide dan masukan kita pada pertemuan ini, akan memberi subangsih kepada Aceh dan Indonesia. Penerapan ini nanti di Aceh akan sesuaikan dengan kearifan lokal Aceh yaitu Syariat Islam. Di sinilah uniknya Aceh,” kata Sahidal.
Ketua IPADI Aceh, DR. Eddy Gunawan, M.Ec dalam pemaparannya berjudul “Meningkatkan Daya Saing SDM Menghadapi Bonus Demografi” mengatakan, kunci utama memetik Bonus Demografi adalah membangun manusia berkualitas. Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Bonus Demografi bukti keberhasilan program KKBPK dan penurunan kematian bayi di Kota Banda Aceh.
“Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan oleh Pemko Banda Aceh dalam hal ini Walikota, sebagai pengambil kebijakan agar dapat memanfaatkan Bonus Demografi yang saat ini sudah terjadi di Kota Banda Aceh, agar produktifitas kerja, full emplayment dna pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan cepat di kota ini,” sarannya.
Sementara itu, Ketua KKA, Saiful Mahdi mengatakan, jumlah penduduk produktif dari usia 16 hingga 45 tahun sangat banyak di Banda Aceh. Tapi kata Dosen Unsyiah ini lagi, belum diketahui apakah jumlah yang banyak itu produktif atau tidak? Jika usia produktif itu, kata dia lagi, tidak berkualitas maka bonus demografi yang telah diraih Kota Banda Aceh akan menjadi bencana.
“Kalau kita tidak bisa cermat bisa melihat profil usia produktif yang paparkan tadi, maka akan menjadi beban kemudian hari. Saran saya perlu dilakukan juga perbandingan dalam kajian. Misal Kota Banda Aceh dengan Kota Meulaboh, Aceh Barat, yang telah meraih Bonus Demografi,” demikian masukan Ketua KKA. (saniah ls)