Adanya Dugaan Persekongkolan, KPPU Akan Awasi Proses Tender di Aceh

 

AcehNews.net|BANDA ACEH – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengawasi  proses tender di Aceh agar berjalan lebih ‘sehat’ lagi.

“Banyak permainan-permainan ditender yang sangat merugikan masyarakat. Untuk itu KPPU akan fokus melakukan pengawasan proses tender di Aceh. Kami akan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa lebih sehat lagi,” kata Kepala KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan, Abdul Hakim Pasaribu kepada awak media di Banda Aceh pada Senin kemarin (29/02/2016).

Jelas Abdul Hakim, KPPU sudah ada kerjasama dengan pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal itu demi mempermudah memperoleh akses dokumen-dokumen tender di Aceh khususnya.

Dia mengaku kasus tender di Aceh  yang mereka tangani masih sedikit. Berdasarkan laporan yang masuk hingga akhir 2015, seperti paket pembangunan  terminal container (CT3) pada satuan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS), dan paket pembangunan pelabuhan perikanan Gugop-Lampuyang.

“Kita berkoordinasi juga dengan LPSE. Karena semangat LPSE Aceh dalam membenahi persaingan proses pengadaan lebih sehat itu, sangat tinggi,” ujarnya.

Tender yang sehat itu, tambahnya, bisa membawa manfaat pada masyarakat. Sehingga pengawasan itu menjadi tugas KPPU. Menurut Abdul Hakim Pasaribu, biasanya, tender yang diawali dengan bersekongkol, hasil kerjanya pasti tidak bagus. Dan KPPU sudah sering menemukan kasus seperti itu. Dia memberi contoh,  tender proyek  pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, karena ada mark-up di situ.

“Itu karena didasari  persaingan pelaku usaha. Jadi harus diperbaiki sistemnya, guna pelaku usaha bersaing lebih sehat. Makanya, ini menjadi tugas kami, untuk membuat pihak pemerintah paham bahwa tender yang sehat dan menguntungkan daerah itu akan menghasilkan pengerjaan sarana dan infrastruktur  yang berkualitas,” sebutnya.

Dikatakannya, KPPU akan mengedepankan nanti contoh-contoh daerah yang sudah menganut tender lebih sehat, serta memberi keuntungan kepada daerah itu. “Kadang memang susah juga kita menekan pelaku usahanya, tapi pihak pemerintah tidak mau merubah dengan sistim pendamping, serta penekanan-penekanan,”pungkasnya. (agus)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *