BANDA ACEH – Puluhan aktivis dari Solidaritas Perempuan (SP) Aceh melakukan aksi unjukrasa dengan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (13/10). Mereka menolak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung, karena dinilai telah menghilangkan hak politik perempuan.
“Hak yang seharusnya dipenuhi, dilindungi dan diperkuat, justru dikurangi. Karena akses perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan selama ini sangat terbatas, dan justru dihilangkan,” kata Ketua Solidaritas Perempuan Aceh, Cut Risma Aini dalam aksi demo tersebut, Senin (13/10).
Dalam aksi yang berlangsung tertib itu, massa memulai aksinya dari depan Masjid Raya Baiturrahman, dengan berjalan kaki, menuju depan gedung DPRA, melewati Simpang Lima. Mereka berorasi, membawa spanduk serta poster berisikan tuntutan.
Selain berorasi, para demonstran yang tidak mendukung UU Pilkada tak langsung yang sudah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu, juga melakukan tanda tangan dalam sebuah petisi yang disiapkan.
Cut Risma Aini mengatakan, walaupun di Provinsi Aceh memiliki kekhususan, yaitu masih tetap memilih kepala secara langsung, karena sudah tetapkan dalam Undang-Undang Pemeritah Aceh (UUPA), mereka tetap mendukung daerah lain menolak UU Pilkada tidak langsung.
“Kita memberi dukungan kepada masyarakat Indonesi. Kita berpartisipasi, karena tidak semua daerah di Indonesia memiliki kekhususan,” tuturnya, disela-sela aksi tersebut.
Selain itu, menurutnya, dengan UU Pilkada tidak langsung tersebut, juga akan bisa menghilangkan ruang dan hak politik perempuan, untuk mengakses langsung terhadap pengambilan keputusan.
Demonstran menilai, hal ini merupakan langkah konspiratif yang diambil oleh segelintir elit politik untuk kepentingan partainya dan sehingga mengesampingkan kepentingan rakyat.Untuk itu, Solidaritas Perempuan yang menggelar aksi serentak secara nasional, juga mendesak Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pembatalan UU Pilkada tal langsung yang telah muncul merebut hak konstitusi perempuan.
Para pengunjuk rasa juga mengajak seluruh elemen rakyat, khususnya perempuan di Aceh, untuk bersatu menyuarakan perlawanan atas penghilangan hak politik rakyat. (agus)
