BANDA ACEH | AcehNews.net – Penurunan stunting di Provinsi Aceh pada 2021 hanya mencapai satu persen lebih dan berada diurutan ketiga dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi kelima secara nasional dengan persentasi sebesar 34,2 persen.
Meski ada penurunan, namun angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada 2021, angka stuntingnya menurun jauh dibandingkan provinsi paling ujung Pulau Sumatera tersebut yang terkenal sangat kaya sumber daya alamnya.
Hal ini mengemuka pada Kuliah Umum Deputi Latbang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD, di Poltekkes Kemenkes Aceh, Selasa (28/12/2021) di Banda Aceh. Kegiatan ini rangkaian acara Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2021.
“Hasil Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI Kabupaten/Kota Tahun 2021 Kemenkes RI, penurunan angka stunting di Aceh sebesar 33,2 persen, dibandingkan pada 2019 sebesar 34,2 persen. Ini artinya apa? Dan bisa kita lihat penurunan terjadi hanya satu persen. Sangat kecil sekali dibandingkan Nusa Tenggara Timur yang turun sampai enam persen lebih di tahun yang sama,” papar Prof. Damanik, saat memberi Kuliah Umum di Poltekes Kemenkes Aceh terkait stunting.
Ia menyebutkan, NTT pada 2019 tercatat kasus stunting 43,8 persen dan kemudian turun menjadi 37,8 persen pada 2021. Padahal kata Prof Damanik, NTT tanahnya tidak sesubur Aceh dan air bersih sangat susah di sana.
“Poltekkes mitra strategis yang bertangungjawab, hanya turun satu lebih, kenapa bisa begini? Mana Poltekkes lainnya? Ini harus dievaluasi segera,”kata Prof. Damanik.
Hasil SSGI 2021 Kemenkes RI mencatat ada enam kabupaten/kota di Aceh paling tinggi Prevalensi Balita Stunting yaitu pertama Gayo Lues sebesar 42,9 persen, Kota Subulussalam 41,8 persen, Bener Meriah 40,0 persen, Pidie 39,3 persen, Aceh Utara, 38,8 persen, dan Aceh Timir 38,2 persen.
Sementara kabupaten/kota terendah Prevalensi Balita Stunting yaitu Banda Aceh sebesar 23,4 persen, Kota Sabang 23,8 persen, dan Bireuen 24,3 persen.
“Padahal kabupaten/kota Prevalensi Balita Stunting tertinggi tersebut berada di Desa Lingkar Kampus bebas dari masalah gizi,” ucap Prof Damanik.
Deputi Latbang BKKBN RI ini menyarankan agar semua perguruan tinggi yang ada di Aceh, mengembangkan program Desa Lingkar Kampus, sehingga penurunan stunting di Aceh bisa capai 14 persen pada 2024 sebagaimana amanah Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Kita kembangkan semua perguruan tinggi Desa Lingkar Kampus, bebas stunting.
Target kita adalah menurunkan stunting 14 persen, meski sulit ini akan kita capai, pertama kita perlu aksi nasional pendekatan keluarga dengan data keluarga berisiko stunting, juga sinergisitas dan komitmen bersama, antara BKKBN, Kepala Daerah, perguruan tinggi, dan Dinas Kesehatan,” kata Prof. Damanik.
BKKBN, kata Prof. Damanik memotret di mana keluarga yang berisiko stunting, keluarga yang punya Calon Pengantin, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui melalui data keluarga dari Pendataan Keluarga 2021. “Datanya sudah ada, by name by adres pada hasil PK 2021, kita bisa gunakan untuk percepatan penurunan stunting,” ucapnya lagi.
Untuk percepatan penurunan stunting,
BKKBN memiliki Aplikasi Elsimil, program Dapur Sehat, dan Tim Pendamping Keluarga guna percepatan penurunan stunting. Tim PK ini nanti kata Prof Damanik akan memantau dan memberi penyuluhan kepada keluarga yang ada Calon Penganti, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui, guna atasi stunting.
“Perpres 72 Tahun 2021 dan SKB dikawal oleh BKKBN, didukung Kemenkes, dan Kemendagri. Kalau di provinsi ketuanya Gubernur, wakilnya Sekda, dan sekretarisnya itu Kepala Perwakilan di provinsi. Ayo bersama kita bersinergi menurunkan stunting sehingga pada 2024 target 14 persen bisa tercapai,” demikian pungkasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut secara daring Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, drg. Arianti Anaya, MKM, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd beserta pejabat dijajarannya, dan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh, T. Iskandar Faisal,SKp,MKes, beserta pejabat lainnya. (Saniah LS)
