Kasus Pabrik Kelapa Sawit,
Sidang Perdana Mantan Bupati Abdya Diwarnai Unjuk Rasa

BANDA ACEH|AcehNews.Net – Sidang perdana mantan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Senin (6/7/2015), diwarnai aksi unjuk rasa mahasiwa bersama masyarakat Abdya dengan menggelar doa.

Sebelum aksi persidangan dimulai, terkait kasus penyalahgunaan wewenang pada pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Aceh Barat Daya (Abdya), puluhan mahasiswa  serta masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum (GMPPH), meminta hakim Tipikor agar dapat berlaku adil dalam mengambil keputusan dalam kasus ini.

“Aksi baca doa ini kami lakukan untuk lancarnya proses persidangan yang dihadapi Bupati Abdya periode 2007-2012. Mahasiswa juga akan terus mengawal proses persidangan Akmal Ibrahim, supaya berjalan dengan koperatif,” jelas Koordinator Lapangan, Masren kepada AcehNews.Net sebelum persindangan dimulai.

Sidang perdana Akmal Ibrahim yang dimulai, Senin hari ini, sekitar pukul 11.00 WIB , ikut disaksikan keluarganya serta sejumlah warga Abdya yang tiba di Kota Banda Aceh, sejak Ahad malam (5/7/2015). Persidangan itu dipimpin Hakim Ketua, Muhifuddin SH MH, serta didampingi dua hakim anggota, yakni Syaiful Has’ari SH dan Hamidi Djamil SH.

“Hakim harus berani mengambil keputusan, sesuai aturan dan juga harus bersikap adil,” kata Masren.

Jaksa, Suhendra SH dalam dakwaan yang dibacakannya menyebutkan, Akmal Ibrahim yang pernah menjabat sebagai Bupati Abdya pada masa jabatannya, telah menggunakan anggaran 2007-2012 untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Penyalahgunaan wewenang pada pengadaan tanah, untuk pembangunan pabrik kelapa sawit di Dusun Lhok Gayo, Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Abdya diduga senilai Rp793,551,000.

Pada tahun anggaran 2010, Pemerintah Aceh telah mengalokasi anggaran sebesar Rp30 miliar, untuk program Pembangunan Kantor dan Pabrik Kelapa Sawit di Abdya, dengan kapasitas pengolahan 45 Ton TBS/jam yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus), melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh.

Alokasi anggaran  hanya untuk Pembangunan Kantor dan PKS saja, sedangkan untuk pengadaan tanahnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Abdya. Dalam rangka untuk melaksanakan Pembangunan Kantor dan PKS yang telah dianggarkan oleh Pemprov Aceh dalam APBA TA. 2010 tersebut, terdakwa Akmal Ibrahim tanpa terlebih dahulu membuat kajian dan perencanaan kebutuhan lokasi, untuk Pembangunan PKS.

Serta tanpa rekomendasi dan kajian penyesuaian rencana tata ruang dari instansi pemerintah yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Abdya, pada 1 November 2010 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Abdya,  tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan PKS di Gunung Samarinda, Desa Samarinda Kecamatan Bahbarot, Abya Aceh, dengan luas lahan sekitar 30 hektare.

Selanjutnya dakwaan dibacakan Jaksa, masih dalam November 2010 tersebut, terdakwa kembali menerbitkan SK Bupati yang baru, perihal penetapan pemindahan lokasi pembangunan PKS. Dalam SK itu, yakni  Izin lokasi Pembangunan PKS ke lahan yang baru, di Dusun Lhok Gayo, Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot.

Hal tersebut dilakukan terdakwa, karena tidak tercapainya kesepakatan harga tanah yang dinegosiasikan dengan pemilik tanah saudara Jasman. Oleh karena itu, atas inisiatifnya sendiri kemudian terdakwa memindahkan lokasi pembangunan PKS ke Gampong Pante Rakyat.

Kemudian, pada bulan yang sama, terdakwa turun ke lapangan bersama dengan Asisten I Sekdakab Abdya, M Nasir, Kadis Hutbun Abdya, Ir Muslim, yang telah melakukan pendekatan dan negosiasi harga dengan masyarakat yang menggarap tanah di Dusun Lhok Gayo, Desa Pante Rakyat.

Dari hasil negosiasi, harga tersebut diperoleh kesepakatan harga ganti rugi tanah antara terdakwa dengan pengarap tanah sebesar Rp3 ribu/m2 atau Rp30 juta/hektare. Kepada masyarakat yang menggarap tanah, terdakwa mengatakan, harga tanah tersebut baru akan dibayar pada tahun anggaran yang akan datang (2011).

“Tahun anggaran 2010, tidak ada dialokasikan anggaran untuk pengadaan tanah PKS, selanjutnya terdakwa mengeluarkan SK Bupati, Nomor 601/404/2010, tanpa terlebih dahulu membentuk Tim Penilai Harga Tanah dan Panitia Pengadaan Tanah,” baca jaksa.

Sementara itu Kuasa Hukum Akmal, Mukhlis Mukhtar usai sidang mengatakan,  disetiap ganti rugi  harus ada alasan-alasan dokumen, seperti surat jual beli, serta surat keterangan keuchik. Terkait dengan pembuktian tanah negara katanya, jaksa harus membuktikannya. Karena sepengetahuan dalam hukum agraria, kata Kuasa Hukum Akmal, tidak ada tanah negara yang ada sertifikat hak milik, guna usaha, hak bangunan, dan hak pakai. (agus)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *