PPKM Masih Berlanjut di Aceh, Posko Penanganan Covid-19 di Desa Diminta Dioptimalkan

BANDA ACEH | AcehNews. Net – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus berlanju di Aceh. Gubernur melalui intruksinya meminta kepada perangkat gampong (desa) agar mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Instruksi Gubernur (Ingub) No.24 tahun 2021 dikeluarkan sebagai tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021.

Dijelaskan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Aceh, Muhammad Iswanto, kepada AcehNews. Net, Selasa, (9/11/2021), di Banda Aceh, bahwa gampong dengan Zona Hijau, maka skenario pengendalian Covid-19 dapat dilakukan Surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Kemudian Zona Kuning, jika terdapat satu sampai dengan dua rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir. Maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Zona Oranye, jika terdapat tiga sampai dengan lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong dalam tujuh hari terakhir, maka pengendaliannya, menemukan kasus dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandi untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Sedangkan Zona Merah, jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Gampong selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Gampong.

“Pada zona merah, pemerintah gampong melacak kontak erat, melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat dan menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial,” kata Iswanto.

Selanjutnya, ia mengatakan, pelarangan kerumunan lebih dari sepuluh orang, membatasi keluar masuk wilayah Gampong paling lama hingga pukul 22.00 malam, dan meniadakan semua kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Gampong yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

“Pelaksanaan PPKM Mikro di Gampong, berdasarkan Ingub, dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dan Keuchik, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan WH, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya,” jelas Iswanto.

Iswanto melanjutkan, mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro adalah dengan membentuk Posko Tingkat Gampong bagi gampong yang belum membentuk dan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

“Untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat gampong atau nama lain membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya,” jelasnya lagi.

Sementara pelaksanaannya, lanjut dia, khusus untuk Posko Tingkat Gampong dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Keuchik di gampong.

Lebih jauh Iswanto menambahkan, para bupati dan walikota akan memberikan laporan kepada Gubernur tentang Pemberlakuan PPKM Mikro dan pembentukan Posko Tingkat Gampong untuk pengendalian penyebaran Covid 19, serta pelaksanaan fungsi dari Posko Tingkat Gampong.

Ingub tentang pemberlakuan PPKM Mikro berlaku mulai 9 hingga 21 November 2021. “Dengan dikeluarkan Ingub baru ini, maka Ingub tentang Pemberlakuan PPKM Mikro sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian pungkas Iswanto.

Keuchik Pasie Pinang, Kecamatan Mereubo, Kabupaten Aceh Barat, Abdul Salam, yang dikonfirmasi AcehNews.net, secara terpisah mengatakan, Ingub Aceh terkait PPKM mikro diterapkan dan dilaksanakan dengan baik di gampongnya.

“Di gampong Pasie Pinang Alhamdulillah pelaksaan PPKM mikro berjalan dengan baik. Kita juga mensosialisasikan kepada masyarakarat dan sekaligus sanksinya. Alhamdulillah, masyarakat juga melaksanakannya,” kata Abdul Salam.

Terkait Posko Penanganan Covid-19 di desa dengan jumlah penduduk sekira 606 jiwa, Abdul Salam mengatakan, telah memplotkan 8% dari total dana desa untuk penangganan Covid-19.

“Kami juga berkoordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Tenaga Kesehatan, dan relawan lainnya, agar tidak ada warga yang terpapar Covid-19,” ujarnya.

Secara terpisah, salah seorang warga di Kota Banda Aceh, Nursiah (43) kepada AcehNews. Net mengatakan, ia hanya mengetahui PPKM mikro masih berlanjut di Aceh melalui media online dan cetak.

“Entah kapan PPKM ini berakhir. Terus berlanjut dua minggu-dua minggu. Nga masalah sih. Tapi masyarakat juga perlu kepastian,” ucapnya.

Ketika ditanya apa yang dilakukannya dalam situasi PPKM? Ibu dua anak ini menjawab, “terus ikuti prokes, paling tidak pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Saya kalau nga perlu kali nga keluar rumah,” demikian ucapnya lagi. (Saniah LS)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *