Photo: Hidayatillah
Ditandai dengan acara seremoni yang dihadiri Kabid Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Lunanka V. Daimboa, Wakil Bupati Merauke, Sularso, SE, anggota DPR Papua, Komisi B DPRD Merauke, dan rumpun pertanian di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke, Selasa (13/10/2020).
Kabid Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Lunanka V. Daimboa dalam sambutannya menuturkan, Pemerintah Provinsi Papua menggelontorkan dana sebesar Rp200 juta melalui APBN Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua untuk biaya transportasi pendistribusikan hasil produksi petani Merauke ke luar. Terlebih produksi beras yang meningkat hingga membuat gejolak petani kesulitan memasarkan beras dan biaya distribusi yang mahal didengar oleh pemerintah pusat.
“Kami berharap bantuan dana distribusi beras 105 ton ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua bersama Pemkab Merauke bahwa sangat memperdulikan nasib petani yang sama-sama kita ketahui beberapa waktu lalu sempat demo. Inilah bentuk perhatian kami walaupun tidak besar namun pemerintah memperhatikan nasipb petani,” tuturnya.
Luna berharap, program bantuan dana transportasi distribusi beras yang sudah berjalan sejak 2019, tetap berlanjut hingga ditahun mendatang. Dengan demikian, keluhan petani bisa terjawab.
Dikesempatan yang sama, Wakil Bupati Merauke, Sularso, SE menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi sudah dua tahun berturut-turut menyalurkan dana biaya transportasi distribusi beras, tahun lalu untuk beras 75 ton dan sekarang meningkat dua kali lipat.
“Kita tahu Papua ini ada 28 kabupaten dan satu kota. Kami masyarakat Merauke mendapat perhatian secara khusus terkait biaya distribusi pangan yang dimiliki. Semoga ini berkelanjutan dan sama-sama mendorong lumbung pangan nasional,” ujarnya.
Kata orang nomor dua di Kabupaten Merauke ini, sejak Merauke dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional oleh pemerintah pusat telah terwujud perluahan lahan dan tanam yang berdampak pada produktivitas melonjak hamper tiga kali lipat.
“Ini kebanggaan bagi kami semua disamping itu ada masalah yang dihadapi dari kelebihan produksi pangan. Harapannya, kita terus berkolaborasi. Kedepan mulai merambah ke sektor perikanan, perkebunan dan peternakan sehingga bisa mendorong keunggulan komperatif di Merauke, masyarakat semakin sejahtera,” ucap wabup.
Sularso menambahkan, sembilan bahan pokok hampir terpenuhi di Merauke seperti produksi daging, beras, telur, produksi minyak (CPO) dari perusahaan kelapa sawit dan lainnya sebagai wujud kemandirian. Oleh karenanya, dia meminta Kabulog Provinsi Papua bisa mengakomodir kebutuhan beras di Papua dari beras petani Merauke.
Menurutnya, permasalahan transportasi dan mahalnya ongkos pengiriman ke luar kabupaten di Papua bisa dikolaborasikan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Merauke karena sama-sama memiliki alat transportasi kapal. Meski sudah ada distribusi beras sebanyak 6.000 ton tahun ini oleh Bulog Merauke ke Timika, Jayapura dan Sorong namun diharapkan Merauke bisa menyuplai beras untuk 28 kabupaten dan 1 kota di Papua.
“Kami ingin kebutuhan beras di Papua mengandalkan hasil produksi petani Merauke. Setelah beras kami diserap, jika masih kekurangan maka kabupaten lain di Papua bisa ambil dari wilayah lain. Ini perlu diberdayakan agar terus memotivasi petani dan membuka lapangan kerja,” tandas Wabup. (Hidayatillah)
