BANDA ACEH – Tiga tahun masa pemerintahan pasangan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur, Muzakkir Manaf, Koordinator Badan Pekerja LSM Antikorupsi, Indra P Keumala menilai, peningkatan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan belum juga terwujud. Dengan demikian Pemerintah Aceh dinilai gagal mensejahterakan rakyatnya.
Bedasarkan catatan akhir 2014, Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA), Senin (29/12) di Banda Aceh, data BPS penduduk miskin di Aceh pada kuartal pertama 2014 tercatat sebesar 18,05 persen, meningkat 0,45 persen dibandingkan dengan Maret 2013 yaitu sebesar 17,60 persen.
Menurutnya, hal itu terjadi akibat potensi anggaran besar yang dimiliki tidak mampu dikelola jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Kemiskinan membengkak di tengah situasi anggaran yang terus meningkat. Ini bukti bahwa instrumen pemerintahan di Aceh kinerjanya sangat buruk alias tidak mampu merumuskan strategi dan program-program pembangunan yang pro-rakyat,” ujar Indra.
Dia mengungkapkan, bahwa ketersediaan anggaran dalam jumlah besar yang dimiliki Aceh tidak sebanding dengan hasil pencapaian dalam dua tahun terakhir. Pada 2013 misalnya, Aceh memperoleh porsi anggaran sebesar Rp11,8 triliun, kemudian mengalami peningkatan drastis di 2014 yang mencapai Rp40 triliun.
Tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh dimasa kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, kata Indra, untuk tidak mengakui kegagalannya mengelola segenap potensi anggaran yang dimiliki untuk mensejahterakan rakyat. Selain itu, sebut Indra, ketidakmampuan tersebut menunjukkan bahwa struktur SKPA lebih dominan diisi oleh sosok yang sama sekali tidak kredible.
“Banyak sosok yang sebelumnya punya catatan buruk malah oleh Zaini-Muzakkir dipilih menjadi kepala SKPA. Jadi tidak heran kalau saat ini para pejabat tersebut kerjanya cuma bisa memperkaya diri, membuka akses hanya pada jaringan keluarga dan kemampuan merancang program atau kegiatan yang hanya menghambur-hamburkan anggaran,” katanya.
Masih kata Indra, ini merupakan fakta yang sudah terjadi sejak Zaini-Muzakkir dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tiga tahun yang lalu. Lebih lanjut, Indra menambahkan, hampir semua formasi tenaga kontrak yang ada di setiap SKPA diisi oleh jaringan keluarga dan hampir seluruh kepala SKPA yang saat ini menjabat merupakan sosok bermasalah di jabatan sebelumnya.
Fakta konkritnya, Aceh dianugerahi sebagai provinsi kedua terkorup di Indonesia. ‘Prestasi’ ini, tundingnya, mengulangi apa yang pernah terjadi saat Abdullah Puteh berkuasa. Namun, dinilainya, sekarang situasinya jauh lebih parah, karena di pemerintahan Zaini-Muzakkir banyak pejabat yang terindikasi mengelola proyek. (agus)
