BANDA ACEH | AcehNews. Net – Hasil Studi Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 27 Desember lalu, Aceh berada pada peringkat ketiga nasional dengan prevalensi balita stunting sebesar 33,2 persen.

Jumlah ini menurun dibandingkan pada 2019, Aceh berada diperingkat kelima nasional dengan prevalensi balita stunting sebesar 34,2 persen. Presentasi ini di atas rata nasional, 27,7 persen.

“Turun satu persen, sementara provinsi lain turun tiga hingga empat persen. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2019 berada pada urutan pertama dengan 43,8 persen, turun prevalensi balita stunting pada 2021 sebesar 37,8 persen, turunnya enam persen,” paparnya saat mengunjungi Fakultas Kedoktoran Universitas Syiah Kuala, pada Rabu (29/12/2021) di Banda Aceh. Dalam pemaparan hasil capaian penurunan stunting tersebut ia juga membandingkan capaian yang dihasilkan provinsi lainnya.

Hasil SSGI 2021 Kemenkes RI, sebut mencatat ada enam kabupaten/kota di Aceh paling tinggi Prevalensi Balita Stunting yaitu pertama Gayo Lues sebesar 42,9 persen, Kota Subulussalam 41,8 persen, Bener Meriah 40,0 persen, Pidie 39,3 persen, Aceh Utara, 38,8 persen, dan Aceh Timur 38,2 persen.

Sementara kabupaten/kota terendah Prevalensi Balita Stunting yaitu Banda Aceh sebesar 23,4 persen, Kota Sabang 23,8 persen, dan Bireuen 24,3 persen.

“Jujur saya kecewa, kita dengan jumlah penduduk sekitar lima juta jiwa lebih dengan APBD yang sangat besar,
serta sumber daya alam kita lebih kaya dibandingkan provinsi lain, hanya turun satu persen,” kata Sahidal.

Sahidal berharap, Aceh bisa mencapai target 14 persen pada 2024, sebagaimana target dari Presiden Jokowi yang tertuang dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Kita akan pacu terus program kita yang mendukung percepatan penurunan stunting agar berjalan lebih maksimal lagi pada 2022 dengan bekerjasama dengan mitra kerja kita, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Harapan kita pada SSGI tahun 2022 Prevalensi Balita Stunting kita persentasinya di atas satu persen,” harap Sahidal.

Untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Aceh, kata Sahidal, perlu terus dibangun sinergisitas, komitmen, dan kolaborasi bersama, agar tercapai target 14 persen pada 2024. Apalagi kata Sahidal, sudah dituangkan ke dalam RPJM.

“Kita berharap hasil SSGI 2021 ini menjadi perhatian khusus Bapak Gubernur selaku Ketua dan Sekda sebagai Wakil, sebagaimana telah diatur dalam SKB, agar kedepannya lebih memacu lagi program-program kerja Pemerintah Aceh yang dapat dikolaborasi dengan BKKBN, sehingga penurunan stunting di Aceh sesuai target nasional,” ucapnya.

Untuk perguruan tinggi, BKKBN akan bersinergi dengan mahasiswa yang sedang KKN, berapa pun jumlahnya, ditempatkan di desa lingkar kampus yang tinggi angka stunting, agar terbebas stunting. Selain itu juga BKKBN Aceh pada 2022 telah menargetkan jumlah SDM yang akan mendapatkan pelatihan dan refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting sebanyak 22.413 orang.

“Tugas penurunan stunting di Aceh bukan tanggungjawab BKKBN saja, tetapi ini juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh, DPR Aceh, perguruan tinggi, dan dinas terkait lain. Ayo kita bersinergi dan berkolaborasi menurunkan stunting di Aceh,” ajak Sahidal.

Deputi Latbang BKKBN RI, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD dalam kunjungan kerjanya di tiga perguruan tinggi di Aceh, Poltekkes Kemenkes Aceh, Universitas Abulyatama, dan Fakultas Kedoktoran Universitas Syiah Kuala, menyarankan agar semua perguruan tinggi yang ada di Aceh, mengembangkan program Desa Lingkar Kampus, sehingga penurunan stunting di Aceh bisa mencapai 14 persen pada 2024.

“Kita kembangkan semua perguruan tinggi Desa Lingkar Kampus, bebas stunting.
Target kita adalah menurunkan stunting 14 persen, meski sulit ini akan kita capai, pertama kita perlu aksi nasional pendekatan keluarga dengan data keluarga berisiko stunting, juga sinergisitas dan komitmen bersama, antara BKKBN, Kepala Daerah, Perguruan Tinggi, dan Dinas Kesehatan,” kata Prof. Damanik.

BKKBN, kata Prof. Damanik memotret di mana keluarga yang berisiko stunting, keluarga yang punya Calon Pengantin, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui melalui data keluarga dari Pendataan Keluarga 2021. “Datanya sudah ada, by name by adres pada hasil PK 2021, kita bisa gunakan untuk percepatan penurunan stunting,” ucapnya lagi.

Untuk percepatan penurunan stunting,
BKKBN memiliki Aplikasi Elsimil, program Dapur Sehat, dan Tim Pendamping Keluarga guna percepatan penurunan stunting. Tim PK ini nanti kata Prof Damanik akan memantau dan memberi penyuluhan kepada keluarga berisiko stunting. (Saniah LS)