BANDA ACEH – Nelayan Aceh mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serius memberantas pencurian ikan (illegal fishing) di perairan provinsi itu, karena sangat meresahkan kalangan nelayan.
Aksi pencurian ikan oleh kapal nelayan asing ditenggarai marak terjadi di Samudera Hindia dan Selat Malaka, yang masuk wilayah teritorial Aceh. Penangkapan dilakukan menggunakan pukat harimau (trawl) yang pemakaiannya dilarang keras, karena mengancam kehidupan ekosistem laut.
“Kami meminta dan sangat berharap Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru ini serius memberantas aksi illegal fishing yang sudah lama sekali seperti terjadi pembiaran,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh, Miftah Cut Adek kepada Okezone di Banda Aceh, Rabu (29/10).
Menurutnya, aksi pencurian ikan paling banyak terjadi terutama di Samudera Hindia wilayah barat selatan Aceh, selanjutnya Samudera Hindia sepanjang utara dan timur Aceh, serta Teluk Benggala yang dekat dengan perairan Andaman, India.
Pelakunya diduga kuat adalah kapal-kapal nelayan asing, terutama kapal Thailand yang memiliki sistem teknologi penangkapan ikan canggih. Sasaran pencurian adalah komuditas tuna, udang, dan hiu yang memiliki nilai jual tinggi di pasar dunia.
“Parahnya lagi mereka melakukan penangkapan dengan menggunakan pukat harimau yang jelas melanggar hukum international dan sangat merugikan kita,” ujar Miftah.
Nelayan Aceh, lanjut dia, sering tak berdaya ketika berhadapan dengan kapal-kapal nelayan asing yang secara kapasitas dan fasilitasnya di atas rata-rata. “Bahkan mereka sering mengancam dengan tembakan, kalau mereka merasa terganggu,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, nelayan asing seperti berasal dari Thailand bisa dengan bebas memasuki laut Indonesia di Samudera Hindia dan Selat Malaka yang minim pengamanan.
“Kalau di negara mereka, area penangkapannya dibatasi, laut di negara itu sudah ‘dipagar’ oleh pemerintah di sana, sehingga mereka masuk ke sini untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak,” sebutnya.
Sumber daya laut Aceh diakui melimpah. Pemerintah Aceh menyatakan potensi perikanan laut Aceh mencapai 1,8 ton per tahun, namun sekarang baru tergarap sekira 10 persen setiap tahunnya, karena terbatasnya fasilitas dan sumber daya yang dimiliki.
Di sisi lain, Miftah juga meminta Susi memperhatikan kesejahteraan nelayan dengan bantuan modal serta alat tangkap ikan yang canggih bagi nelayan Aceh, seperti yang dimiliki nelayan-nelayan asing.
“Kami juga siap membantu aparat mengawasi illegal fishing kalau fasilitas yang kami punya mendukung upaya itu,” sebutnya.
Menurutnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga harus punya peran dalam menghalau bebasnya nelayan asing beroperasi di laut Aceh. Caranya, dengan meningkatkan sistem pertahanan kemaritiman negara. (okezone.com)
