BANDA ACEH | AcehNews.net – Provinsi Aceh sebagai daerah yang berada paling dekat dengan kawasan Thailand dan dimanfaatkan militer angkatan darat negara itu untuk memperbaharui perjanjian kerja sama dengan TNI Angkatan Darat Indonesia. Selain itu Thailand juga ingin belajar resolusi konflik yang telah berhasil diterapkan di Aceh.
Panglima RTA datang ke Aceh menggunakan penerbangan militer Thailand. Ia didampingi oleh Kepala Staf RTA General Teerawat Boonyawat, Danjen 4th Army Area RTA Letjen Pornsak Poolsawat, Danjen Kopassus RTA Letjen Phumipa Chansawang, Dirjen Direktorat Intelijen RTA Letjen Chairat Changkaew serta para pejabat RTA lainnya.
Kunjungan pertama Panglima RTA, General Apirat Kongsompong, beserta rombongan ke Kodam IM, Selasa (14/1/2020), disambut Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, dengan didampingi Pangdam IM Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko, Sekda Aceh Taqwallah, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Alhaytar, serta beberapa bupati dan waliKota di Aceh.
Pada pertemuan singkat tersebut, naskah kerja sama 4th Implementing Arrangement itu diteken langsung Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand (Panglima Royal Thailand Army/RTA) General Apirat Kongsompong di Kodam Iskandar Muda. Prosesi itu disaksikan langsung Wali Nangroe Aceh, Malik Mahmud Alhaytar, Sekda Aceh, Taqwallah, serta unsur Forkopimda lainnya.
Dalam keterangan resminya, Dinas Penerangan Kodam Iskandar Muda mengatakan kepada awak media di Banda Aceh, agenda kunjungan Panglima RTA dalam rangka membahas kesuksesan penanggulangan konflik di Provinsi Aceh dan melakukan penandatanganan kelanjutan kerja sama antara TNI AD dengan Angkatan Darat Kerajaan Thailand, periode 2020-2023 oleh KASAD bersama Panglima RTA.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, mengatakan, pertemuan militer angkatan darat Indonesia dan Thailand merupakan tindaklanjut dari kerja sama yang telah dilakukan panglima militer (TNI) kedua negara pada 2007 silam. Di mana pada 2008 ditandatangani implementing arrangement.
“Setiap tiga tahun kedua pihak melakukan penandatanganan ulang perjanjian agar hubungan militer angkatan darat kedua negara tetap terjalin,” kata Jenderal Andika.
Beberapa poin kerja sama yang tertuang dalam naskah itu, sebut Jenderal Andika, adalah kerja sama di bidang pendidikan pelatihan militer dan kunjungan pejabat militer senior angkatan darat kedua negara. “Kita saling belajar satu lain,” kata dia.
Dipilihnya Aceh sebagai lokasi penandatanganan, kata Jenderal Andika, dikarenakan lokasi Aceh yang secara geografis paling dekat dengan Thailand. Selain itu, lanjut Andika, militer angkatan darat Thailand sengaja datang untuk lebih mengenal Aceh dan dinamika yang terjadi di Aceh.
“Beliau ingin melihat apa yang sudah diraih di sini dan ketemu Wali Nanggroe, ingin sharing yang bisa diterapkan di Thailand,” kata Andika.
Sementara Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Alhaytar, dalam sambutannya mengatakan, dirinya mengharapkan model perjanjian damai Aceh bisa menjadi inspirasi bagi perdamaian dunia khususnya di Thailand.
Perdamaian yang melahirkan keamanan kata Malik, merupakan pondasi awal untuk menuju kesejahteraan suatu bangsa. Ada beberapa hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara, di antaranya hak hidup dan memperoleh pendidikan serta kesehatan yang layak serta hak memperoleh lapangan kerja, dan hak beribadah menjalankan agama yang dianutnya.
“Pemerintah tentu saja harus bertindak sebagai regulator sekaligus menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. dengan demikian perdamaian dapat senantiasa terpelihara, sebab tidak ada alasan rakyat untuk bertikai apabila tatanan kehidupan yang adil terjaga,” demikian tegas Malik Mahmud. (Saniah LS/ ril)
