Kunjungan Presiden dan Semangat Tuntaskan Stunting di Timor Tengah Selatan-NTT

Anak-Anak Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT. | Humas BKKBN

SOE-NTT | AcehNews. Net – Kokok ayam dan kicauan ‘nyanyian’ burung menyambut pagi. Mentari pun tersenyum sumringah di bumi Soe. Seolah ‘bumi Soe’ berbicara,”anak-anak harus sehat dan cerdas”.

Pagi nan cerah dan semangat anak-anak Soe terlihat saat ke sekolah. Selalu ada sapa “selamat pagi” dari para pelajar sekolah di Soe, jika kita berpapasan dengan mereka di pagi hari. Ramah, dan menyungging senyum di antara deretan gigi putihnya.

Mereka adalah generasi emas Indonesia, terlihat berjalan menyusuri jalanan lengang di Soe dengan melintas pekarangan rumah yang penuh dengan tanaman sayur menuju sekolahnya masing-masing.

Jika dilihat secara kasat mata, kerap dijumpai pelajar yang memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur mereka. Kota Soe, seperti halnya daerah-daerah lain di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Nusa Tenggara Timur lainnya memiliki prevalensi stunting yang tinggi.

Bahkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 48,3 persen, paling tinggi di Nusa Tenggara Timur.*

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Dr (HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K), dalam kunjungan kerjanya ke NTT, mengunjungi rumah warga dan berdialog dengan keluarga di Kampung Soe. | Humas BKKBN


Kunjungan Presiden

Dipilihnya Timor Tengah Selatan dan wilayah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, rencana kunjungan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2022 mendatang, memperlihatkan perhatian penuh untuk percepatan penurunan angka stunting yang tinggi.

Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori merah. Penyematan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.

Kelimabelas kabupaten memiliki prevalensi di atas 46 persen adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bersama Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara.

Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo, mendekati status merah.

Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.

Prevalensi stunting 48,3 persen di Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dinarasikan kurang lebih bermakna ada 48 balita stunting di antara 100 balita yang ada di Timor Tengah Selatan.

Secara nasional, Kabupaten Timor Tengah Selatan menduduki peringkat satu tertinggi untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas. Bahkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya mentoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen. Artinya prevalensi stunting di Timor Tengah Selatan melebihi dua kali standar dari WHO.**

Terus Berjuang

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Dr (HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K), mengukur tinggi anak di Kampung Soe. | Humas BKKBN


Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak bisa berjuang sendiri, butuh kolaborasi dan konvergensi semua pemangku kepentingan termasuk pelibatan semua komponen masyarakat.

Menurut data Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di 2020 terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin ekstrem dari total 455.410 jiwa penduduk. Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 60,04% atau 69.602 rumah tangga dan hal ini menjadi penyebab masih rentannya masalah kesehatan di masyarakat.

Rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Soe, ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Kamis, 24 Maret 2022 mendatang, menunjukkan kepedulian dan komitmen dari Presiden dan Pemerintah Pusat akan pengentasan persoalan stunting.

“Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk akselarasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Dr (HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K).

Menurut Hasto Wardoyo yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional, khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan prevalensi kasus stunting 48,3 persen saat ini dapat menurun menjadi 43,01 persen di akhir 2022 dan melandai di angka prevalensi 36,22 persen di 2023, sehingga di 2024 bisa menuju di angka 29,35 persen.

Kisah semangat kerja kolaboratif, membangun kepedulian bersama dari semua kalangan di Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT, dalam percepatan penurunan stunting suatu saat akan menjadi cerita yang akan diingat generasi mendatang.

Cerita tentang perjuangan untuk mewujudkan generasi emas di NTT dan provinsi prevalensi stunting lainnya di Indonesia akan menjadi investasi tak ternilai milik bangsa dan negara Indonesia dalam menyongsong bonus demografi. ** (Echi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *