SINABANG | AcehNews.Net – Menjelang Pemilihan umum pada April tahun 2019 mendatang, penyandang disabilitas Grahita atau mental di Kabupaten Simeulue, baik di Rumah sakit, panti sosial maupun di desa, mulai di data oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat untuk mengikuti pesta Demokrasi.
Ketua Divisi Perencanaan data dan informasi KIP Aceh, Agusni AH, Jum’at (7/12/2018) mengatakan, pendataan tersebut menyusul adanya penambahan waktu selama 30 hari dalam rangka perbaikan DPTHP-2, karena itu, KIP Aceh kembali melakukan pendataan pemilih.
Berkaitan dengan penambahan waktu tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan surat edaran nomor 1401/PL.02.1-sd/01/KPU/XI/2018 tertanggal 13 November 2018, tentang pendataan pemilih penyandang disabilitas grahita/mental.
Oleh karena itu KIP Simeulue yang diambil alih KIP Aceh, juga melakukan pendataan terhadap kelompok pemilih penyandang disabilitas grahita/mental, sebagai bagian ikhtiar penyelengara Pemilu untuk melindungi hak setiap warga masyarakat agar bisa memberikan hak kontitusionalnya,” jelasnya saat ditemui AcehNews.Net di ruang kerjanya.
Dari hasil pendataan yang dilakukan KIP Simeulue selama kurun waktu sepekan terakhir ini, Agusni menyebutkan, sedikitnya ada 15 orang penyandang disabilitas grahita/mental di Simeulue yang telah di data, yakni masing masing 10 orang laki-laki dan lima perempuan yang terdapt di enam kecamatan dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten kepulauan itu.
“Kita hanya melakukan pendataan, mengenai bisa atau tidaknya memilih pada hari H nanti sangat tergantung dokter yang menangani pasien tersebut. Yang penting, Sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1401, dalam melakukan pendataan terhadap penderita grahita tentunya yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki e-KTP,” demikian pungkas Ketua Divisi pendataan dan Informasi KIP Aceh.
Untuk diketahui, jumlah difabel belum bisa dipastikan, sebab masih akan dilakukan singkronisasi kembali.(Jen)
