JAKARTA | AcehNewa.net – Indonesia akan terus memperkuat komitmen untuk memastikan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlindungan hak perempuan, pemberdayaan perempuan baik itu di tingkat Nasional maupun global.
Hal itu ditegaskan, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Lenny N Rosalin, pada Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan berlangsung pada 26 Agustus 2021 di Santa Margherita Ligure, Italia.
Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Hadriani Uli Silalahi dan Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini turut hadir secara langsung dalam konferensi tersebut mewakili Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Selain itu turut hadir Direktur & Chief Strategic Transformation & Information Officer XL Axiata, Yessie D. Yosetya dan Ketua Komite Tetap Bidang Pendidikan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Rinawati Prihatiningsih selaku chair dan co-chair dari G20 Empower.
Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan ini adalah kali pertama diadakan semenjak G20 dibentuk. Tujuan dari Konferensi ini adalah menciptakan momen untuk mem-fokus-kan perhatian secara transversal pada isu pemberdayaan perempuan, menyatukan pemerintah dan aktor non-pemerintah.
Kehadiran empat perwakilan Indonesia dalam konferensi di Italia diantaranya adalah untuk menyampaikan pendapat mengenai issue perempuan sekaligus melakukan observasi dan persiapan Indonesia dalam rangka Presidensi G20 di tahun 2022 mendatang.
“Kami akan terus mengawal isu-isu ini, bagaimana mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Kita juga siap untuk menyusun kebijakan dan program-program yang tentunya untuk menutup kesenjangan gender secara menyeluruh,” kata Lenny N Rosalin.
Selanjutnya ia mengatakan, hal ini tentunya sejalan dan menjadi bagian dari prioritas Presiden yang tertuang dalam yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 hingga 2024 yang secara eksplisit dituangkan dalam Peraturan Presiden.
Partisipasi aktif dan komitmen Indonesia, menurutnya, telah diakui oleh berbagai negara di dunia oleh karena itu, ini merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan peluang, membuka dialog dan berdiplomasi untuk bersama-sama berkolaborasi dengan berbagai negara dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan dan sebagainya.
“Komitmen dan semangat ini akan kita wujudkan nantinya melalui presidency Indonesia pada Ministerial Conference on Women’s Empowerment 2022. Kami berharap agar seluruh elemen pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha , media dan akademisi untuk dapat memanfaatkan momentum ini agar memberikan perhatian terhadap implementasi upaya-upaya pemberdayaan perempuan, mewujudkan kesetaraan gender dan memenuhi hak-hak perempuan terutama di Indonesia,” ucapnya.
Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Co-Sherpa G20 Indonesia, Raden Edi Prio Pambudi, mengatakan, salah satu isu yang dibahas dalam Ministerial Conference on Women’s Empowerment tahun 2021 adalah peran perempuan dalam kewirausahaan UMKM di masa digitalisasi.
“Indonesia harus mengambil kesempatan ini untuk menaikkan kapasitas perempuan agar turut berkontribusi dalam memulihkan perekonomian melalui usaha keluarga. Dengan lebih dari 133 juta perempuan di Indonesia, menjadi modal SDM yg besar untuk menggerakkan sektor produktif,” ujarnya.
Sementara itu Ketua KOWANI, Hadriani Uli Silalahi mengatakan, Presidensi G20 perlu perencanaan yang matang di tingkat Ministerial, Working Group, dan Engagement Groups baik dari segi substansi dan teknis.
“Kami sebagai bagian dari Engagement Group W20, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran presidensi Indonesia di Tahun 2022. Untuk itu, kami didukung oleh Kantor Sherpa G20 Indonesia, mewakili pemerintah Indonesia menghadiri G20 Ministerial of Women Conference untuk melakukan observasi sebagai usaha persiapan,” imbuhnya.
Uli Silalahi menambahkan, kegiatan selama di Italy, berpusat pada pemetaan proses diplomasi yang terjadi di dalam pertemuan Internasional sehingga kedepannya dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam masa presidensi Indonesia.
“Kami juga menyaksikan bahwa seluruh delegasi memiliki komitmen kuat untuk membawa pemberdayaan gender ke tingkat yang terdepan, tanpa memandang latar belakang yang dimiliki. KOWANI yang merupakan federasi 97 organisasi perempuan di Indonesia yang terbesar dan tertua, dengan sejarah yang panjang dalam usaha pencapaian pemberdayaan perempuan sejak 1928 merasa sangat bangga dapat ikut bergabung,” ujar Uli Silalahi.
Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan, setelah mengikuti Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang pemberdayaan perempuan di Italia, ia akan terus berkomitmen untuk ikut serta secara aktif mensukseskan Presidensi G20 2022 terutama dalam hal isu perempuan dan kesetaraan gender.
Dimulai, lanjut Dian, dengan pengembangan STEM (yaitu pembelajaran secara terintegrasi antara pengetahuan, teknologi dan matematika untuk mengembangkan kreativitas agar mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari), sesuai dengan agenda yang telah disepakati bersama dalam konferensi G20 di Italia.
Direktur & Chief Strategic Transformation and Information Officer XL Axiata, Yessie D. Yosetya selaku Chair dari G20 Empower menambahkan, kedepannya pihaknya, dari sektor swasta, berkolaborasi dengan Pemerintah, dan Lembaga Masyarakat akan terus berfokus untuk meningkatkan program kepemimpinan perempuan di dunia usaha dan pengembangan talenta para pekerja perempuan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
“Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran perempuan dalam posisi pimpinan merupakan hal mendasar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dapat digunakan untuk menilai daya saing suatu negara,” kata dia.
Ketua Komite Tetap Bidang Pendidikan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Rinawati Prihatiningsih, hadir memenuhi undangan Menteri “Equal Opportunities and Family”, Italy, Elena Bonetti sebagai salah satu pembicara dalam Konferensi Tingkat Menteri ini. Pada sesi dengan tema “STEM, Financial and Digital Literacy, Environment and Sustainability”.
Rinawati pada kesempatan itu menyampaikan, kemajuan yang signifikan untuk pemberdayaan perempuan terkait pemberdayaan di bidang STEM, Literasi Keuangan dan Digital untuk perempuan dapat dicapai apabila adanya koordinasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan global dalam pelaksanaan program, kebijakan dan implementasi.
Disamping itu, lanjut dia, pentingnya tindak lanjut berdasarkan perspektif gender dalam pengukuran, pemantauan dan evaluasi program, kebijakan dan implementasinya, sehingga dapat mempertimbangkan kesenjangan, tantangan serta peluang untuk mengatasinya serta memastikan capaian yang dihasilkan.
Memajukan Kepemimpinan Perempuan
Aliansi G20 EMPOWER yang menyatukan perwakilan sektor swasta dan mitra pemerintah dari negara-negara G20 memiliki tujuan bersama untuk mempercepat proses kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta.
Selain itu juga mengidentifikasikan tindakan nyata yang harus diambil pada tiga bidang fokus utamanya yaitu, mempromosikan produktifitas melalui penguatan sumber daya manusia, inovasi untuk produksi dan ekonomi inklusif serta peningkatan kualitas pendidikan dan soft skill; meningkatkan ketahanan dan memastikan pertumbuhan; inklusif, berkelanjutan dan stabilitas.
Berdasarkan data yang disampaikan G20 Empower dalam Dokumen Komunike Konferensi Tingkat Menteri G20 2021 tentang pemberdayaan perempuan sebagai berikut:
– Partisipasi angkatan kerja perempuan secara global hanya sebesar 38.8%.
– Perempuan hanya menempati 27% dari semua posisi manajerial.
– Perempuan hanya menduduki 26% kursi di dewan direksi perusahaan publik di seluruh negara OECD.
Selain itu, Komunike G20 Empower mempromosikan model kepemimpinan baru yang memikirkan kembali keterampilan dan kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin dan memastikan perusahaan dipimpin oleh tim yang beragam dan berkapasitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang setara untuk semua, yang berpusat pada nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan.
Model kepemimpinan ini juga berupaya meningkatkan potensi inovasi dari tenaga kerja yang beragam, memastikan perempuan layaknya lelaki, diberikan STEM dan keterampilan lunak, sumber daya produktif, dan peluang untuk memimpin perusahaan masa depan. (Saniah LS)
