JAKARTA | AcehNews.net –
Albert Camus pernah berkata, “Pers yang bebas tentu saja, bisa baik atau buruk, tetapi tanpa kebebasan, pers akan menjadi buruk”.

Hal ini disampaikan Duta Besar Inggris Untuk Indonesia, Owen Jenkins pada Seminar Nasional dengan tema “HAM, Kemerdekaan Pers Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesi”, yang dipusatkan di Gedung Erasmus Huis, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Seminar yang dihadiri 500 peserta lebih ini terlaksana atas kolaborasi  Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Kedutaan Inggris, Lembaga Pers Dr Soetomo, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Medialink, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) dan Tempo Institut.

“Kita semua sepakat tentang pentingnya kebebasan pers. Tanpa kebebasan pers, kita tidak bisa memiliki demokrasi yang efektif,” kata Owen Jenkins.

Kebebasan pers, kata Owen Jenkins, menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dan bekerja lebih baik. “Kebebasan pers berarti bahwa publik mendapatkan informasi yang dibutuhkan agar suara demokrasi menjadi berarti,” kata dia lagi.

Selanjutnya Owen Jenkins menjelaskan dalam pidato singkatnya itu, kebebasan pers membantu mengatasi korupsi dan mempertahankan standar etika yang kuat. Kebebasan pers juga membantu memastikan semua kebebasan publik yang lain terlindungi dan terpelihara.

Oleh karena itu, Owen Jenkins mengatakan, Menteri Luar Negeri Inggris memutuskan bahwa, kebebasan pers akan menjadi isu prioritas nomor satu di Inggris tahun ini.

Freedom House, kata Owen Jenkins, menilai pers Indonesia tidak sepenuhnya bebas, karena adanya laporan-laporan tentang kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis dan konsentrasi kepemilikan media. Reporters Without Borders menempatkan Indonesia pada peringkat ke- 124 dari 180 dalam indeks kebebasan pers se-dunia. AJI mencatat ada sekitar 40-50 kasus kekerasan terhadap jurnalis setiap tahunnya, bahkan beberapa daerah di Indonesia masih sulit untuk diakses oleh jurnalis.

“Untuk itu Kedutaan Besar Inggris ingin bekerjasama dengan Indonesia mengatasi tantangan ini dan mengubahnya, sebab Kedutaan Inggris sangat mendukung kebebasan Pers di Indonesia,” ucapnya. 

Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia,  Jhony  G. Plate menjawab hal itu mengatakan, Pemerintah Indonesia sangat mendukung kebebasan pers di tanah air. Namun  kebebasan pers haruslah yang bertanggungjawab.

“Pasalnya, pers mempunyai peranan penting untuk memberikan informasi, namun juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah sangat mendukung kebebasan pers, tetapi kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta harus menyampaikan hal yang benar kepada  masyarakat,” tegas Menkominfo, pada saat memberi sambutan dan sekaligus membuka kegiatan seminar nasional tentang HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia.

Duta Besar Belanda Untuk Indoensia, H.E. Mr. Lambert Grijns dalam pidatonya mengatakan, kebebasan pers adalah satu elemen penting dalam negara demokrasi. Media merefleksikan kesamaan dan perbedaan yang ada di dalam masyarakat.

Dimana peran media seperti layaknya sebuah cermin masyarakat menjadikan jurnalisme bagian penting dalam good governance atau pemerintahan yang baik. Dengan adanya debat dan diskusi, demokrasi bertumbuh dan ketika ada perbedaan pendapat, ada kebenaran yang dapat ditemukan. Untuk itu, media dan jurnalis memegang peran kunci.

“Media juga memegang peran kunci dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia terutama sejak 20 tahun terakhir. Undang-Undang Pers Tahun 1999 memberikan wadah perlindungan bagi jurnalis dan awak media serta melindungi hak-hak jurnalis. Ada ratusan hingga ribuan media di Indonesia menjadi cerminan atas kebebasan pers di negara ini,” ujarnya.

Pemerintah Belanda, kata H.E. Mr. Lambert Grijns, sangat menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai sesuatu yang sifatnya mutlak dan tidak bisa ditawar. Tanpa adanya kebebasan pers, masyarakat tidak akan tahu tentang kebakaran hutan di Kalimantan, demonstrasi di Papua, atau kasus korupsi di Aceh.

“Kebebasan media tersebut menjadi syarat penting demokrasi, agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan fakta yang akurat,” tandasnya.

Dia juga menambahkan,
tahun ini, Pemerintah Belanda mengeluarkan 27 juta euro untuk mendukung berbagai inisiatif kebebasan pers di dunia, dan salah satu tema utama yang menjadi prioritas adalah keselamatan jurnalis. (Saniah LS)