Gubernur Lanjutkan Penerapan PPKM Mikro di Aceh Hingga 20 Juli, Begini Aturannya

BANDA ACEH | AcehNews. Net — Kasus harian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terus mengalami peningkatan. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melanjutkan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) hingga 20 Juli 2021 mendatang.

“PPKM Mikro dilanjutkan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani, Selasa (6/7/2021) di Banda Aceh.

Saifullah menjelaskan, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2021, tanggal 6 Juli 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Gampong atau nama lain untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Intruksi ini ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Aceh dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Pria yang akrab disapa SAG ini juga menambahkan, sesuai Instruksi Mendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Gubernur Aceh menginstruksi bupati dan walikota di seluruh Aceh untuk mengatur PPKM Mikro di daerahnya.

Selanjutnya, jelas SAG, PPKM Mikro sampai dengan tingkat gampong atau nama lain (selanjutnya gampong saja) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 tersebut dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah dan skenario pengendalian virus corona, yakni zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah.

Zona hijau, sebut SAG, tidak ada kasus Covid-19. Skenario pengendalian surveilans aktif, suspek dites, pemantauan kasus rutin dan berkala. Zona kuning, lanjutnya, satu sampai dua rumah di gampong ada kasus konfirmasi tujuh hari terakhir. Sedangkan, skenario pengendaliannya menemukan kasus suspek, lacak kontak erat, dan pasien positif Covid-19 isolasi mandiri dengan pengawasan ketat.

“Zona oranye kriterianya, terdapat tiga sampai lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu gampong selama tujuh hari terakhir. Skenario pengendaliannya menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, pasien positif Covid-19 wajib isolasi mandiri. Menutup tempat bermain anak atau tempat umum lain, kecuali sektor esensial,” jelasnya lagi.

Terakhir, kata SAG, zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih lima rumah kasus konfirmasi positif dalam satu gampong dalam tujuh hari terakhir. Skenario pengendaliannya pemberlakuan PPKM Mikro tingkat gampong, menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat.

Selain itu, lanjutnya, mengatur pelaksanaan ibadah dan kegiatan di rumah ibadah di zona merah, dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum secara proporsional sesuai dinamika Covid-19, kecuali sektor esensial.

“PPKM Mikro di zona merah juga mencakup larangan berkerumunan lebih dari 10 orang, membatasi keluar-masuk wilayah gampong paling telat pukul 22.00 WIB, dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan, atau berpotensi terjadi penularan Covid-19,” kata SAG.

Selain menetapkan kriteria zonasi dan skenario pengendaliannya, lanjut SAG, Intruksi Gubernur Aceh itu juga memuat mekanisme koordinasi setiap elemen, mulai kechik/nama lain, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan WH, Tim Penggerak PKK, Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, relawan, dan unsur terkait lainnya.

“Intruksi Gubernur Aceh Nomor 12 tahun 2021 antara lain juga mengatur PPKM Mikro provinsi dan kabupaten/kota di instansi pemerintah, lingkungan sekolah, lingkungan dayah, bidang transportasi, bidang kesehatan, dan bidang industri, selama PPKM Mikro ini,” papar SAG.

Aturan Bagi Instansi Pemerintah

Di lingkungan instansi Pemerintah, urai SAG, jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Kontrak (Tekon) yang tinggal satu rumah dengan anggota keluarga yang terkonfirmasi Covid-19 aparatur tersebut tidak boleh masuk kantor. Jika ASN atau Tekon itu memiliki gejala ISPA, maka kata SAG, tidak boleh ke kantor dan harus isolasi mandiri.

Selama PPKM Mikro perpanjangan kelima ini di Aceh, Jubir Covid Aceh ini mengatakan, tidak menerima tamu Pemerintah dari luar kabupaten/kota, baik dari provinsi lain maupun dari Pusat.

“Rapat atau kegiatan yang mendatangkan peserta dari Pusat, lintas provinsi atau lintas kabupaten/kota ditunda sementara,vkecuali sangat mendesak dengan terlebih dahulu melapor kepada Satgas Penanganan Covid-19 Aceh, dan kabupaten/kota,” ucap SAG.

Aturan di Lingkungan Sekolah

Terkait kegiatan di lingkungan sekolah, SAG menuturkan, belajar mengajar diutamakan cara daring. Pembelajaran tatap muka, kata SAG, dibuat sistem shift, dua sampai empat shieft. “Guru, tenaga kependidikan, atau peserta didik, yang memiliki gejala ISPA dilarang ke sekolah dan harus melakukan isolasi mandiri,” jelasnya.

Masih jelas SAG, guru, tenaga kependidikan, atau peserta didik yang memiliki anggota keluarga terkonfirmasi Covid-19 juga tidak boleh masuk sekolah. Bila ada guru, tenaga kependidikan, atau peserta didik terkonfirmasi Covid-19, dilakukan disinfektan sekolah tersebut.

Sementara itu, kata SAG, di lingkungan dayah pun harus membatasi kunjungan orangtua santri ke dayah, memantau suhu tubuh pengajar, guru, dan santri secara berkala, dan membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.

Aturan bagi Trasportasi Umum

Di bidang transportasi memberlakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan orang pada Posko Check Point di perbatasan Aceh dan kabupaten/kota, dengan melibatkan Pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan Polri. “Pemeriksaan rapid test antigent terhadap tamu Pemerintah Aceh, Polda Aceh, Kodam IM, yang tiba melalui Bandara Sultan Iskandar Muda oleh instansi masing-masing,” ujarnya.

Pemberlakuan PPKM Mikro juga membatasi waktu pengoperasian Transkutaradja mulai dari pukul 06.30 WIB sampai pukul 20.00 WIB, dan juga membatasi penumpang paling banyak 50 persen dari kapasitas pada operasional transportasi umum, khususnya angkutan antarkota dalam provinsi, dengan berkoordinasi bersama Organda.

Kesehatan dan Perindustrian

Selanjutnya memberlakukan pada Bidang Kesehatan tentang vaksinasi bertahap kelompok masyarakat prioritas yang memenuhi kriteria penerima vaksinasi Covid-19. Memperkuat sistem dan manajemen tracing dan perbaikan treatment.

“Perbaikan treatment dengan meningkatkan fasilitas dan kapasitas laboratorium, tempat tidur rumah sakit, perawatan ICU, dan tempat isolasi atau karantina. Selain itu melakukan koordinasi dengan daerah berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk distribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai kewenangan masing-masing,” tandasnya .

Pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan, papar Jubir, memfasilitasi penerapan protokol kesehatan Covid-19 lebih ketat di tempat usaha, dan membatasi waktu operasional warung kopi/café, swalayan, pusat perbelanjaan/mall dan sejenisnya, sampai pukul 22.00 WIB.

Satgas Gampong

Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh melalui DPMG kabupaten/kota memfasilitasi seluruh gampong untuk menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021 tentang PPKM Mikro dan Posko Covid-19 di tingkat desa.

Selain itu, DPMG Aceh melalui DPMG Kabupaten/kota memfasilitasi pembentukan Posko PPKM Mikro di gampong, mengkoordinasikan Sekretariat Posko PPKM Mikro di kecamatan/gampong untuk melaporkan kegiatan PPKM Mikro secara berjenjang.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada diktum keempat, untuk membentuk Posko PPKM Mikro Pemerintah Aceh di BPBA dengan melibatkan SKPA terkait, TNI/Polri, dan melakukan rekapitulasi data kegiatan PPKM Mikro seluruh Aceh.

Selanjutnya, SAG mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan WH kabupaten/kota untuk memaksimalkan peran pengawasan. (Saniah LS)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *