BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) yang tergabung dalam Koalisi untuk Reformasi Birokrasi (KRB) Kota Banda Aceh beberapa hari lalu, 9 Januari 2015 melakukan audiensi dengan Komisi D DPRK Banda Aceh.

Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Farid Nyak Umar selaku Ketua Komisi dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi, Abdullah Abdul Muthaleb dari KRB Banda Aceh menyebutkan, hampir setahun ini timnya bersama Dinas Kesehatan Kota melakukan upaya perbaikan layanan publik.

“Dalam pertemuan Jumat lalu, kami ingin menyampaikan dua hal yang dilakukan yaitu insiatif mewujudkan Open Puskesmas di Kota Banda Aceh dan hasil Studi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Seluruh Puskesmas Tahun 2014 di Kota Banda Aceh,” kata Abdullah dalam rilis yang dikirim MaTA kepada AcehNews.net.

Penelitian ini, masih kata Abdullah menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, tingkat kepuasan pengguna layanan di 11 Puskesmas di Banda Aceh masuk kategori baik (B). Namun bila diperingkatkan, maka terdapat 3 Puskesmas dengan nilai tertinggi yaitu Puskesmas Baiturrahman (78,31), Puskesmas Lampaseh (76,36), dan Puskesmas Kuta Alam (76,22).

”Tidak ada Puskesmas yang bernilai di bawah B dan tidak ada juga yang bernilai di atas A. Selama beberapa tahun terakhir tetap berada pada kategori Baik (B), tidak ada yang tidak baik. Hanya saja, kondisi ini menunjukkan kualitas yang stagnan, maka itu perlu terobosan dari Pemko Banda Aceh agar penilaian naik ke katagori A (sangat baik),” tuturnya.

Terkait dengan Open Puskesmas, Isnaini Husda, anggota Komisi D menyampaikan apresiasi atas gagasan Open tersebut. “Saya percaya bahwa ini sebuah terobosan yang baik sekali. Bila ini berhasil kita lakukan, maka akan sangat mendukung upaya perbaikan layanan publik khususnya di sektor kesehatan.”

Pada sesi akhir, Farid Nyak Umar menekankan bahwa dengan fungsi parlemen maka Komisi D akan terus mengawasi pelayan publik di Puskesmas. Upaya memastikan layanan yang responsif dan inklusif tersebut akan menjadi perhatian kami, termasuk dalam pengalokasian APBK mendatang.

Oleh karena itu, kata Farid Nyak Umar, apa yang sudah dibangun termasuk upaya melahirkan Open Puskemas harus menjadi komitmen kita untuk mewujudkannya. “Komisi D siap mendukung dan membantu proses tersebut sesuai dengan fungsi kami sebagai wakil rakyat,” kata politisi PKS ini saat menuntup pertemuan pada Jumat (9/1/2015) di Banda Aceh. (agus/rilis)