Dewan Temukan Penyebab Kelangkaan Pupuk di Bireuen

BIREUEN – Penyebab kelangkaan pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Bireuen sejak beberapa tahun lalu diyakini karena kuota yang sedikit, yaitu 38 persen dari total kebutuhan 100 persen bagi petani. Selain itu, keterlambatan SK Gubernur Aceh juga menjadi alasan lainnya.

“Hal tersebut diketahui berdasarkan penulusuran dan wawancara dengan pemerintah kecamatan, BP3K, Penyuluh, Gakpoktan dan Penyalur Urea di 17 kecamatan,” ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRK Bireuen, Drs M Jamil Daud kepada AtjehLINK, Selasa 10 Februari 2015 di ruang kerjanya.

Menurut dia, Komisi B DPRK Bireuen memang belum merekomendasikan hasil temuan lapangan kepada pemerintah, karena pihaknya masih menunggu tim dari provinsi untuk membahas masalah ini. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi kepada pemkab Bireuen untuk ditindak lanjuti.

“Salah satu rekomendasi kami nantinya adalah penyebab kelangkaan urea di Kabupaten Bireuen karena terbatasnya kuota yang disalurkan. Kedepan, Pemkab Bireuen harus berkoordinasi dengan pemerintah Aceh untuk penambahan kuota,” katanya.

Selain itu, sambung dia,  adanya distributor “nakal” yang meminta uang jaminan kepada penyalur urea di kecamatan dengan kisaran Rp 5-25 Juta, sementara hasil penulusuran pihaknya di PT PIM Aceh Utara, tidak ada syarat yang menyebutkan penyalur harus membayar uang jaminan kepada distributor.

“Ini yang menjadi kendala pemasokan urea di Kecamatan Kuta Blang, karena pihak penyalur di kecamatan itu tidak mau menandatangi kontrak karena alasan uang jaminan tadi, dan ini akan menyebabkan kelangkaan urea di daerah itu,” katanya.

Ia mengaku, pada prinsipnya Komisi B DPRK Bireuen memikirkan solusi terbaik untuk mengatasi kelangkaan urea pada musim tanam, sehingga para petani dengan mudahnya mendapatkan pupuk urea bersubsidi di daerahnya masing-masing.

“Nanti banyak rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah. Intinya pada musim tanam ke depan tidak ada lagi kelangkaan pupuk urea, semoga ada sulusi dan tindakan yang tepat yang dilakukan pemerintah nantinya,” pungkasnya. (atjehlink)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *