BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) setelah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Aceh (APBA) 2015 sebesar Rp12 triliun beberapa hari lalu, meminta eksekutif dalam hal ini Pemerintah Aceh agar dapat menggunakan anggaran tersebut untuk program-program yang dapat menyentuh masyarakat.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Alaidin Abu Abbas meminta Pemerintah Aceh dalam penyusunan rancangan APBA anggaran 2015, haruslah sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Dikatakannya, Pemerintah Aceh dalam beberapa tahun belakangan ini telah menerima anggaran yang cukup besar, namun belum mampu mensejaterakan masyarakat.
Padahal, dana otsus dan dana bagi hasil, serta dana tambahan bagi hasil migas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya relatif cukup besar. Ia menyatakan, hingga 2015, Dana Otsus yang telah dikucurkan ke Aceh sudah mencapai Rp40,8 triliun.
“Namun dana tersebut tidak meninggalkan suatu jejak apapun yang monumental. Padahal waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi,”sebutnya.
Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat, meminta supaya dana Otsus yang masih tersisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendanai program-program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh.
“Khususnya untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di jalur penghubung sentra-sentra ekonomi lintas tengah Aceh,”terang Alaidin, Senin (2/2/2015) di Banda Aceh.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Murdani Yusuf mengharapkan, semua program yang telah direncakan Pemerintah Aceh agar dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.
“Kalau anggaran direncanakan dengan baik maka akan berdampak pada serapan anggaran secara maksimal, dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat,”katanya.
Ia menyatakan, jangan sampai program tahun ini tidak berjalan maksimal, seperti sebelumnya yang realisasi APBA tahun anggaran 2014 masih sangat lemah. “Situasi ini sangat tidak menguntungkan terhadap perkembangan ekonomi makro maupun ekonomi mikro di daerah,”paparnya.
Hal itu, menurut dia, disebabkan ketidakmampuan Pemerintah Aceh dalam merealisasikan anggaran, telah memberikan dampak yang tidak baik secara ekonomis terhadap situasi dan kondisi perekonomian masyarakat Aceh. Sebab, pendapat dia lagi, aktivitas dan regulasi ekonomi di Aceh masih sangat bergantung pada realisasi APBA tahun berjalan.
“Sedangkan aktifitas ekonomi yang bersumber pada investasi masih sangat minim dan belum dapat diandalkan sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi secara memadai,” tutupnya.
Realisasi anggaran yang minim telah menciptakan kelangkaan uang yang beredar ditengah-tengah masyarakat. Akibatnya, aktifitas ekonomi menjadi sangat lamban, lemahnya daya beli masyarakat terhadap berbagai barang kebutuhan pokok dan rendahnya income perkapita rata-rata penduduk. (agus)
