BANDA ACEH | AcehNews. Net – Secara umum seperti yang disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, BKKBN adalah leading sector penangganan stunting di Indonesia, dengan target penurunan stunting sebesar 14 persen hingga 2024.
Mengapa BKKBN yang diberi mandat? Menurut Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Safrina Salim, karena Presiden telah mengevaluasi BKKBN yang mempunyai penyuluh hingga ke pelosok desa di 34 provinsi di Indonesia.
“Strategi penurunan angka stunting di Indonesia, kedepan secara bersama-sama dengan kementerian dan mitra kerja BKKBN lainnya, tidak banyak berubah. Tetapi bagaimana empat tahun ke depan, secara terkoordinir dan terintegrasi, percepatan penurunan stunting itu bisa digapai di setiap tahunnya yaitu sebesar 2,3 persen,” kata Safrina Salim yang menghadiri rapat koordinasi dengan tim penggerak PKK Provinsi Aceh dan dinas terkait lainnya, di Pendopo Wakil Gubernur Aceh, pada 16 Februari 2021, di Banda Aceh. Rapat koordinasi tersebut yang dipimpin langsung Ketua TP-PKK Aceh, Dyah Erti Idawati.
Selanjutnya, Safrina berharap, secara nasional khususnya untuk Aceh, strategi percepatannya dilakukan di tingkat desa. Salah satunya dengan menggerakan penyuluh KB, kader PKK, kader Posyandu, dan bidan desa, yang diyakininya bisa menerobos langsung ke ‘hulu’.
“Dengan demikian, anak-anak yang lahir di tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, bisa lahir dalam pendampingan dan tidak akan melahirkan anak yang stunting,” imbuhnya.
Jika sebelumnya BKKBN memiliki program andalan pencegahan stunting, 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), yakni memantau bumil (ibu hamil) dan keluarga yang memiliki balita untuk didampingi dan dibina. Sekarang, lanjuta Safrina, BKKBN memiliki strategi pencegahan stunting dari ‘hulu’, yaitu melakukan pendampingan pada calon pengantin dan selama tiga bulan dalam masa screening dibuat kursus pra nikah di mana di dalamnya ada pendidikan bagaimana menjadi orangtua hebat dalam pengasuhan.
Menurutnya, bagi calon pengantin yang tidak lulus dalam pendampingan tetap bisa menikah namun dalam pemantauan. Misalnya, pengantin perempuan (calon ibu) memiliki riwayat penyakit anemia maka didampingi sampai membaik kondisinya membaik alias tidak anemia, dan kemudian baru hamil dan melahirkan dengan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat dan tidak stunting.
Salah satu penyebab dari stunting anemia, jelas Safrina. Lanjut dia, di kursus pra nikah calon ayah juga akan mendapatkan pembinaan terkait kesehatan reproduksi. Misal, Safrina memberi contoh, jika calon ayah perokok aktif, maka harus mengurangi dan mengonsumsi zink agar sperma yang dihasilkan pada saat pembuahan spermanya sehat.
Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati saat menggelar Rapat Koordinasi dan Singkronisasi 10 program pokok PKK dengan BKKBN dan dinas terkait lainnya di Aula Meuligoe Wakil Gubernur Aceh, Selasa (16/2/2021) lalu mengatakan, rapat ini merupakan langkah awal untuk menyatukan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan dan pelaksanaan 10 program pokok PKK dan percepatan pencegahan stunting di Aceh melalui program Rumoh Gizi Gampong (RGG).
“Kita implementasikan semua program dengan kerja keras, seperti RGG, semoga kemiskinan dan stunting bisa turun, dan ini semua harus di barengi dengan kerja keras yang maksimal,” kata Dyah.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Aceh Safrina Salim, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Marwan Nusuf, dan Kepala Dinas Pangan Aceh Cut Yusminar.
Ketua PKK Aceh, Dyah Erti Idawati selanjutnya menyampaikakan, penanaganan stunting menjadi program prioritas PKK di 2021. Sebagaimana amanat Pergub Nomor 14 tahun 2019 yaitu Rumoh Gizi Gampong sebagai salah satu sarana pencegahan maupun penanganan stunting.
“Kita fokus untuk 2021 dimana sudah hampir seluruh kabupaten/kota sudah di-launching. Tahun ini kita fokus implementasinya dengan menempatkan pilot project ini di 14 kabupaten/kota, terkait penanganan stunting,” bebernya.
Kegiatannya direncanakan akan berlangsung sampai tiga bulan dan dilaksanakan di RGG yang menjadi pilot projek. “Dharapkan semakin memperjelas penanganan stunting dan lebih terealisasi di kalangan masyarakat. Bisa digunakan dengan dana desa yang sudah berlangsung tahun 2021 di 14 desa dari 14 kabupaten/kota.
“Penanganan stunting secara mandiri diharapkan bisa terjadi. Mudah-mudahan sesuai target Pak Jokowi kita berhasil bisa menurunkan angka stunting 14 perasen di 2024,” demikian tandasnya. (echi)
