JAKARTA | AcehNews. Net – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun Anggaran 2021. Rakornis diselenggarakan dalam rangka langkah-langkah percepatan penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga, Wahidah P, dalam laporannya mengatakan, Rakornis membahas isu strategis yang berkembang di masyarakat saat Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Isu yang berkembang pada saat ini di masyarakat, kata Wahidah, dengan kondisi Pandemi Covid-19, justru meningkatkan angka kehamilan di kalangan pasangan usia subur.
“Diperlukan sinergitas, integrasi, dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah. Dalam mencapai tujuan yang dimaksud,” kata Wahidah.
Lanjutnya, BKKBN memerlukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan, stakeholder, dan mitra kerja lainnya. Adapun peserta Rakornis ini, sebut Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat maupun provinsi serta ASN BKKBN Pusat dan Provinsi, TNI, IBI,dan PKK.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam sambutannya mengucapkan, terimakasih kepada mitra kerja BKKBN, TNI, PKK, dan IBI, atas dukungan, komitmen serta kerjasama yang kuat dalam memberikan pengetahuan, kesadaran dan aksesibilitas pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat.
“BKKBN akan melaksanakan hajatan besar yakni Pendataan Keluarga (PK). Pelaksanaan PK ini dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia secara serentak pada April 2021, dalam upaya mendapatkan data dan informasi tentang keluarga Indonesia baik dari segi kuantitas keluarga maupun kualitas kehidupan keluarga Indonesia. Pendataan Keluarga ini akan melibatkan banyak kader dilapangan, dan tentunya mitra kerja kita yang hadir di sini, garda terdepan dari mitra kerja BKKBN,” sebut Hasto.
Pendataan Keluarga merupakan hal yang berbeda dari Sensus Penduduk (SP) yang baru saja dilaksanakan oleh BPS. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam Pendataan Keluarga akan menghasilkan data dan informasi tentang keluarga Indonesia serta menjadi dasar terwujudnya “one and single data” keluarga Indonesia.
PK dapat dimanfaatkan sebagai perencanaan kinerja, referensi untuk strategi kegiatan yang akan dilaksanakan, serta evaluasi kinerja dalam upaya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga serta untuk program-program kerja terkait lainnya.
“Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, BKKBN telah menjalin kemitraan yang berkualitas, kondusif, dan berkesinambungan dengan mitra-mitra kerja TNI, IBI, PKK, sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas semua dukungannya selama ini,” ucap Hasto.
Menurut data hasil Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020, jelas Hasto, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai dengan 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Sehingga total penduduk Indonesia telah bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2010, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dalam dekade terakhir sebesar 1,25 %.
Hal ini, jelasnya lagi, mengindikasikan bahwa melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), LPP telah berhasil diperlambat bila dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang mencapai 1,49 % per tahun.
Melalui kerjasama ini segala tantangan yang dihadapi BKKBN, Hasto berharap, terjadinya peningkatan putus pakai penggunaan kontrasepsi bagi PUS; meningkatnya angka Unmet-Need di masa Pandemi Covid-19; Terhentinya sebagian besar kegiatan pengasuhan orang tua di kelompok kegiatan; serta tidak maksimalnya pemberian pelayanan terpadu program Bangga Kencana dengan sektor pembangunan lainnya, dapat di tekan seminimal mungkin. (Saniah LS)
