BANDA ACEH | AcehNews. Net – Satuan (Satker) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh menggelar Bimbingan Teknis Kerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Spending Review Tahun 2021, di Aula setempat pada Kamis (13/1/2022) di Banda Aceh.
Kegiatan awal tahun itu dibuka Sekretaris, Husni Thamrin dan sebagai nara sumber Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Ieng dan didampingi Kasie Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1-C, Hermawan Saptono.
Dalam sambutan Sekban yang mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, meminta kepada para Satker dijajarannya, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga penggunaan anggaran tepat sasaran dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu.
“Indikator-indikator yang masih bisa ditingkatkan agar bisa dilaksanakan oleh Satker Perwakilan BKKBN Aceh sehingga semakin baik di 2022,” ucapnya.
Husni juga meminta agar SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat. “Dua hari atau empat hari, kalau bisa selesai kegiatan, SPJ sudah masuk. Kita harus sepakat ya. Saya rasa kita bisa melakukannya, ” harap Sekban.
Sekban menyebutkan, BKKBN Aceh berhasil menorehkan prestasi terbaik tingkat provinsi, sebagai peringkat pertama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi Tahun 2020 Kategori Pagu di atas Rp50 miliar dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh.
Apresiasi ini, kata Husni Thamri, telah diterima Perwakilan BKKBN Aceh pada 9 Februari 2021 yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi, di Aula DJPb Aceh di Banda Aceh.
“Sebuah kebanggan bagi kita, BKKBN Aceh karena pada Tahun 2019 kita memperoleh peringkat lima dan pada 2020, menjadi yang pertama. Semoga pada 2022 prestasi itu dapat kita raih kembali, meski 2021 prestasi ini tidak dapat kita pertahankan sebab anggaran banyak direfocusing,” tutur Husni.
Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Ieng dalam pemaparannya menjelaskan, kunci capaian IKPA optimal terdapat pada seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker.
“Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker merupakan hasil perhitungan dari transaksi pelaksanaan anggaran dengan KPPN dan Kanwil DJPb, ” kata Ieng.
Selanjutnya, Ieng memaparkan, aspek pengukuran dan indikator kinerja. Jelasnya lagi, ada empat hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan Satker yaitu, kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.
Kemudian, lanjut Ieng, efektivitas pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
“Penyesuaian bobot indikator kinerja harus diperhatikan dengan baik. Ada 13 indikator, ” kata Ieng.
Sebut Ieng, 13 Indikator tersebut, yaitu penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, capaian output, pengelolaan UP dan TUP, revisi DIPA, devisi Halaman III DIPA, LPJ Bendahara, Renkas, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus, dan Dispensasi SPM.
Setiap awal tahun, Perwakilan BKKBN Aceh bersama mitra kerjanya, Kanwil DJPb Aceh meningkatkan wawasan Satker dijajaranya, dengan memberi bimbingan teknis kerja terkait IKPA.
Bimbingan teknik kerja terkait antaranya, Integrasi IKPA pada OM SPAN, kunci capaian 13 Indikator, Aspek Pengukuran dan Indikator kinerja (kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran), Formula IKPA, Penyesuaian Bobot Indikator Kinerja, dan Indikator Revisi DIPA. (Desi)
