BANDA ACEH | AcehNews.net – Anggota Komisi X DPR RI Dapil Aceh dari fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyayangkan adanya pelarangan mengenakan jilbab bagi siswi di SD Inpres 2 Manokwari, Papua Barat. Menurut Anggota Legislatif (Aleg) asal Aceh ini, pelarangan siswi berjilbab di SD Inpres 2 Manokwari, adalah melanggar hukum dan HAM.

“Menggunakan jilbab di negeri ini, telah memayungi hukum, seperti tertuang dalam Permendikbud 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah telah menetapkan bahwa pakaian seragam khas muslimah berupa jilbab, rok panjang hingga mata kaki, serta kemeja lengan panjang merupakan bagian dari pakaian seragam resmi nasional,” tegas Illiza.

Illiza menilai, pelarang memakai jilbab bagi pelajar muslim di SD Inpres 2 Manokwari, bukan hanya, soal pembangkangan atas aturan nasional yang sudah ditetapkan, namun juga melanggar Hak aasasi Manusia (HAM), dalam hal ini setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjalankan agama dan keyakinannya.

Kecaman yang dikeluarkan Iliza Sa’aduddin Djamal, melalui release yang diterima AcehNews.net, mengemukakan perbandingan di Aceh, walaupun telah menerapkan Qanun Syariat Islam, tidak melarang siswi non muslim tidak menggenakan jilbab. Dan apa yang dilakukan SD Inpres 2 Manokwari itu, merupakan preseden buruk dalam dunia pendidikan Indonesia yang menjunjung nilai-nilai sila kesatu dari Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua yaitu kemanusian yang adil dan beradab.

Seharusnya, pihak sekolah SD Inpres 2 Manokwari, kata Illiza, mematuhi isi Permendikbud No.45 Tahun 2014. Peraturan ini, bentuk toleransi beragama yang mengakomodir setiap pemeluk agama dan tidak ada alasan untuk tidak mematuhinya. Untuk itu, Aleg dari Fraksi PPP di DPR RI, ini menekankan bahwa semua Dinas Pendidikan di daerah, harus lebih intens dalam mensosialisasikan setiap peraturan, baik itu Undang-Undang Pendidikan, Peraturan Menteri atau sejenisnya, agar cita-cita semua pihak, dalam mendidik generasi penerus bangsa tercapai. (rel/Dian)