JAKARTA | AcehNews.net – Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, membuat sorotan kepada kepemimpinan militer di sana kembali menguat. Kekerasan bersenjata yang dilakukan anggota Tatmadaw, Angkatan Bersenjata Myanmar, menyebabkan sedikitnya 90.000 Muslim Rohingya melarikan diri mencari selamat ke negeri tetangga terdekat, Bangladesh.
Dalam dua pekan terakhir, diperkirakan 400 orang tewas dalam kekerasan di Rakhine State. Sebagian tenggelam dalam perjalanan menyeberang dengan perahu.
Laman middleeasteye.net memuat informasi tentang siapa di balik pemasok senjata bagi militer Myanmar yang obral peluru menerjang para warga di Rakhine State. Menurut informasi, Israel telah menjual lebih dari 100 tank, senjata dan kapal yang digunakan polisi perbatasan. Laman ini mengutip informasi dari kelompok hak asasi manusia dan pejabat Myanmar.
Perusahaan senjata dan sistem keamanan Israel seperti TAR Ideal Concept juga terlibat dalam melatih anggota pasukan khusus Myanmar yang diterjunkan ke Rakhine State, di mana tragedi kemanusiaan terjadi. Sebuah foto yang dimuat di laman perusahaan, menunjukkan bagaimana staf TAR mengajari anggota pasukan militer Burma menggunakan senjata produksi mereka.
Kendati Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk kekerasan terhadap Muslim Rohingya dan menuding militer Myanmar melakukan pembersihan etnis, pemerintah Israel tak peduli, dan tetap memasok senjata bagi rejim yang berkuasa saat ini, yang secara de facto dipimpin oleh peraih hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.
Meskipun menguasai mayoritas kursi di parlemen hasil pemilihan umum, Aung San Suu Kyi yang belasan tahun menjadi tahanan rumah rezim militer di sana, sulit berkutik melawan dominasi militer yang kini dipimpin Jenderal senior Min Aung Hlaing.
Media Israel haaretz.com memuat berita bahwa pada September 2015, Jenderal Min Aung Hlaing berkunjung ke sejumlah pabrik senjata di Israel. Delegasi petinggi militer Myanmar itu bertemu dengan Presiden Reuven Rivlin, demikian juga dengan kepala staf tentara Israel.
Jenderal Aung Hlaing juga berkunjung ke markas militer dan bertemu dengan kontraktor senjata pertahanan Elbit Systems dan Elta Systems.
Kepala direktorat kerjasama internasional di Kementerian Pertahanan Israel (SIBAT), Michel Ben-Baruch berkunjung ke Myanmar pada musim panas 2015. Dalam kunjungan yang tak banyak diberitakan media itu pihak junta militer Myanmar mengatakan mereka membeli kapal patrol Super Dvora dari Israel dan berencana untuk membeli lagi.
Sebenarnya pihak yang pro hak asasi manusia di Israel meminta pemerintahnya menghentikan penjualan senjata ke Myanmar setelah perlakuan brutal tentara, menyusul serangan kelompok militan Rohingya yang menewaskan 12 aparat di sana.
Pengadilan Tinggi Israel menjadwalkan untuk membahas petisi dari aktivis HAM yang menolak kelanjutan penjualan senjata ke Myanmar dilakukan akhir September ini.
Dalam tanggapan awalnya yang disampaikan Maret 2017, Kementerian Pertahanan menganggap bahwa Pengadilan Tinggi tak punya hak membahas petisi itu mengingat yang dilakukan dengan Myanmar berkaitan dengan diplomasi.
Saat menjawab pertanyaan di Parlemen Israel pada 5 Juni 2017, Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mengatakan, “Israel adalah bagian dari negara maju, dalam hal ini negara-negara barat, dan terutama adalah AS, eksportir senjata terbesar. Kami adalah bagian dari mereka dan menerapkan kebijakan yang sama.”
Lieberman meyakinkan Knesset, parlemen Israel, bahwa yang dilakukan pemerintah dengan menjual senjata ke junta militer Myanmar, sejalan dengan norma yang berlaku di negara maju. Dia menggunakan istilah dunia yang tercerahkan (enlightened world).
Sebenarnya AS dan Uni Eropa memberlakukan embargo senjata ke Myanmar. Di sini Lieberman dianggap tidak akurat, atau sengaja membela kebijakan pemerintah.
Soal lain, Israel bukan hanya memasok senjata bagi junta militer di Myanmar yang membunuh warga sipil Rohingya. Israel juga mendukung rezim di Argentina ketika AS melakukan embargo di sana. Israel juga mempersenjatai tentara Serbia yang membantai warga Bosnia kendati PBB memberlakukan embargo penjualan senjata ke Serbia.
Aktivis HAM Ofer Neiman mengatakan bahwa hubungan militer antara Israel dan Myanmar berlangsung lama, jauh sebelum junta militer harus menyerahkan tampuk kekuasaan ke pemimpin hasil pemilu.
“Senjata-senjata yang digunakan untuk menyerang Palestina, dijual sebagai ‘uji coba lapangan’ kepada sejumlah rezim diktator paling parah di planet ini,” kata Neiman.
“Senjata-senjata yang digunakan untuk menyerang Palestina, dijual sebagai ‘uji coba lapangan’ kepada sejumlah rezim diktator paling parah di planet ini,” kata Neiman.
Korban meningkat
Ada tren yang menunjukkan bahwa peningkatan persenjataan yang dimiliki militer Myanmar, berbanding lurus dengan kian brutalnya tentara dalam memburu kelompok yang ingin dienyahkan dari negeri itu, terutama etnis Rohingya.
Sebuah artikel di laman New Mandala berjudul Myanmar’s Military: Money and guns, memuat data mengenai masuknya pasokan senjata dari negara asing yang meningkat drastis sejak 2010, ketika junta militer mengumumkan mereka bersedia memulai proses transisi ke era demokrasi dan menerapkan reformasi demokrasi.
Impor senjata meningkat terutama dari dua negara, Tiongkok, Rusia. Ada tambahan dari negara lain, termasuk Israel.
Data tahun 2011 menunjukkan angka yang tinggi, menyentuh hampir US$ 700 juta dolar impor senjata, atau lebih dari dua kali lipat bujet beli senjata tertinggi sejak tahun 1989. Angka tinggi ini berlanjut ke tahun 2012.
Meskipun data yang dikutip artikel tersebut data lama, 6-7 tahun lalu, namun bisa menggambarkan tren yang terjadi di sana. Jumlah korban dalam konflik yang melibatkan kontak senjata dengan tentara meningkat dalam tahun-tahun ini.
Militer Myanmar memiliki persenjataan kian lengkap dan modern. Mereka memiliki MIG-29, pesawat tempur supersonik yang canggih dan jet yang mampu menggempur daratan. Militer juga punya helikopter tempur, tank tempur, senjata altileri yang dilengkapi kontrol komputer yang canggih.
PM India kunjungi Myanmar
Pada bulan Maret 2017, India meneken kesepakatan memasok senjata torpedo dan lainya senilai US$ 37,9 juta dolar ke
India rupanya ingin menyaingi peran kuat Tiongkok dalam memasok senjata ke Myanmar.
Negara itu juga giat menjalin kerjasama patrol perbatasan untuk mengamankan poros sepanjang 1.643 kilometer dari kelompok-kelompok perlawanan di kawasan itu.
Pertengahan Juli lalu, Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi menggelar karpet merah menyambut kunjungan delapan hari Jenderal Min Aung Hlaing. Kunjungan ini memperkuat komitmen India melengkapi ragam senjata untuk tentara Myanmar.
Rabu, 6 September 2017, gantian Aung San Suu Kyi menggelar karpet merah menyambut kunjungan PM Modi di Naypyidaw. Dalam kunjungan bilateral mengunjungi “teman yang bernilai” selama dua hari itu, India dan Myanmar bahas kerjasama militer, energi, sampai infrastruktur.
PM Modi berkunjung setelah menghadiri konferensi membahas BRICS di Xiamen, Tiongkok yang dihadiri juga oleh Presiden Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tahun lalu Daw Suu Kyi dan Presiden Myamar Htin Kyaw berkunjung ke India.
India menjadi pemimpin negara asing kedua yang berkunjung ke Myanmar setelah pecah kekerasan berdarah di Rakhine State dua pekan lalu. PM Modi juga membahas 40.000 pengungsi Rohingya yang kini hidup di penampungan di India.
Myanmar pernah diidentikkan dengan militer yang lemah, tidak punya senjata, mengandalkan prajurit anak-anak.
Semuanya telah berubah, dengan datangnya pasokan senjata terbaru, memenuhi hasrat petinggi militer Myanmar.
“Dalam pertempuran di abad ke-21, tentara yang menguasai persenjataan tercanggih akan menjadi pemenang. Karena itu, kita berupaya membangun Tatmadaw untuk menggapai sukses dalam perang modern di abad ke-21,” kata Jenderal Min Aung Hlaing, dalam peringatan 72 tahun tentara Myanmar, bulan Maret 2017, sebagaimana dikutip Myanmar Times.
Sejauh ini, senjata-senjata canggih itu digunakan membunuh etnis Rohingya yang menghuni Rakhine State berabad-abad lamanya. Termasuk perempuan dan anak-anak. (Rappler.com)
