BANDA ACEH – Hujan yang mengguyur Aceh selama sepekan terakhir berdampak pada terjadinya banjir disejumlah daerah. Akibatnya ribuan rumah warga terendam banjir dan proses belajar mengajar disejumlah daerah terpaksa dihentikan.
“Pemerintah Aceh diminta untuk mengganti semua kerugian yang dialami masyarakat, pasalnya banjir yang rutin terjadi di provinsi Aceh tidak terlepas dari kelalaian dari pemerintah Aceh dalam menanganinya,” kata anggota DPR RI asal Aceh, M. Nasir Jamil, Rabu (24/12) di Banda Aceh.
Nasir Jamil menambahkan, pemerintah Aceh tidak boleh membiarkan rakyatnya terus menerus terendam dalam air seperti yang terjadi disejumlah daerah saat sekarang ini. Menurut anggota dewan dari PKS, akibat banjir sejumlah harta benda masyarakat rusak, selain itu masyarakat tidak bekerja seperti hari-hari biasa.
”Seolah-olah tidak ada lagi yang mengurus mereka, seharusnya mereka bisa ke sekolah, bisa bekerja, beribadah, tapi karena banjir datang semuanya hilang, dan aktifitas ekonomi lumpuh, ini semua harus diganti oleh pemerintah Aceh, tidak boleh dibiarkan begitu saja,” ujar anggota komisi III DPR RI ini lagi.
Nasir Jamil berharap agar pemerintah Aceh tidak hanya memberikan alasan kepada masyarakat bahwa banjir sebagai musibah semata, padahal yang terjadi adalah bencana akibat dari kelalaian pemerintah itu sendiri.
Dia meminta pemerintah Aceh untuk melepaskan ego-ego sektoral lainnya dan fokus menangani banjir, salah satunya dengan membangun waduk, karena langkah yang paling tepat dilakukan untuk saat ini adalah dengan membangun waduk, disamping juga harus dilakukan pengerukan sungai-sungai yang sudah mulai dangkal dan reboisasi hutan.
Anggota dewan yang sudah dua kali terpilih ini menyebutkan ada beberapa penyebab banjir yang terjadi di Aceh, salah satunya adalah illegal logging, disamping itu pemerintah Aceh tidak memprioritaskan pembangunan waduk, kemudian sungai-sungai sudah mulai dangkal.
”Jadi ini ada persoalan dengan alam dan persoalan dengan prilaku manusia itu sendiri, jadi pemerintah Aceh harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota terkait apa yang paling mungkin dilakukan,” pungkas Nasir Jamil mengakhiri pembicaraannya dengan awak media di Banda Aceh. (agus)
