TAKENGON – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Aceh, Ir. H. Nasaruddin, MM mengungkapkan bahwa penyuluh merupakan pilar utama kedaulatan pangan.
Hal yang diutarakan Nasaruddin tersebut berkaitan dengan visi pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla selaku Presiden dan Wakil Presiden RI yang mencanangkan swasembada dan kedaulatan pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
“Keinginan Presiden dan Wapres sangat memungkinkan, karena Indonesia punya potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mencukupi,” ungkap Nasaruddin, dalam pertemuan dengan seluruh penyuluh Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, beberapa hari lalu di Takengon.
Nasaruddin yang juga merupakan Bupati Aceh Tengah menuturkan, pada 1984 ketika padi diserang hama wereng, peran penyuluh waktu itu sangat dibutuhkan. Bahkan ada penyuluh yang serta merta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberi kendaraan sepeda motor.
Visi pemerintahan Jokowi dan JK yang mengedepankan swasembada dan kedaulatan pangan, menurut Nasaruddin juga memberi peluang yang besar bagi penyuluh untuk kembali berperan dalam mewujudkannya.
Masalahnya, kata Nasaruddin saat ini sebagian besar penyuluh bersifat kontrak, hanya sedikit yang berstatus sebagai PNS, sehingga sangat berpengaruh pada kesejahteraan sekaligus kinerja penyuluhan.
Berdasarkan hal tersebut, selaku Ketua DPW Perhiptani Aceh, Nasaruddin bertekad akan memperjuangkan pengangkatan Tenaga Harian Lepas Penyuluh menjadi PNS.”Kita akan upayakan ini menjadi isu nasional, karena pasti di daerah yang lain juga merasakan masalah yang sama,” ujar Nasaruddin.
Khusus di Aceh saja, kata Nasaruddin, saat ini tenaga penyuluh berjumlah 2.789 orang, yang berstatus PNS hanya 1.006 orang dan sisanya THL berjumlah 1.783 orang.
“Untuk mempercepat isu nasional proses pengangkatan THL penyuluh menjadi PNS, kita akan surati DPP Perhiptani, agar memperjuangkan kepentingan ini ke kementerian terkait,” ujar Nasaruddin. (emka)
