ACEH BARAT DAYA – Puluhan mahasiswa Kabupaten Aceh Barat Daya yang selama ini menuntut ilmu di Banda Aceh pulang kampung mengelar aksi. Mereka para mahasiswa tersebut tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli (KMP) di gedung dewan setempat Senin (13/4/2015) kemarin, mendesak Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin untuk segera menepati janjinya semasa kampaye dulu dan janji politiknya.
Bukan saja itu mahasiswa Banda Aceh yang khusus pulang ke Abdya juga meminta penegak hukum segera menuntaskan lima kasus yang tersendat. Salah satunya adalah kasus alkes BLUD RSU Teungku Peukan dengan tersangka Sekda, Ramli Bahar dan PPK, Safrial. “Bila tidak mampu silahkan Kajari Blangpidie mundur saja,” ungkap koordinator aksi Mizan Aminuddin dalam orasinya.
Dia juga meminta Bupati Abdya bertanggungjawab dengan kondisi Abdya selama ini dengan mencopot para pejabat yang berstatus tersangka dari jabatannya dan juga menganti para pejabat yang berapor merah selama menjalankan tugasnya dengan mengevaluasi SKPK dijajarannya.
Dalam orasinya KMP meminta Jufri harus dan wajib memperdayakan para mantan kombatan dan memperhatikan para anak-anak syuhada korban konflik di Abdya dan juga Jufri diminta menghentikan kebiasaan keluar daerah yang memakai anggaran rakyat.
Kedatangan mahasiswa di gedung dewan disambut puluhan anggota Satpol PP dan personil polisi berseragam lengkap menjaga gedung dewan yang sedang melaksanakan proses pemilihan Wakil Bupati Abdya. Mahasiswa yang datang pukul 11.30 WIB dengan membawa pengeras suara langsung berorasi. Namun mareka hanya diberikan tempat di teras gedung dewan untuk berorasi.
Niat untuk bertemu anggota dewan dihadang petugas keamanan. Mareka melarang pendemo untuk masuk menemui wakil rakyat. Akibatnya aksi saling dorong sempat terjadi. Namun tidak berselang lama karena diminta bersabar hingga sidang paripurna selesai. Sambil menunggu wakil rakyat sejumlah mahasiswa terus berorasi yang disaksikan oleh tamu undangan sidang paripurna yang keluar dari ruangan sidang paripurna.
Sementara Hendra dalam orasinya menyebutkan kondisi Abdya saat ini bagaikan remaja berumur 13 yang tumbuh cacat. Kita bisa lihat bagaimana data yang disajikan oleh BPS terjadi penurunan angka produksi pada sektor pertanian dan perikanan dari 16.093.83 pada 2012 dan menjadi 12.141.82 pada 2014. Kemudian lambatnya Pertumbuhan Ekonomi Abdya Saat ini berimplikasi pada menurunnya sektor Primer dan Sekunder di Abdya yang menurut data BPS Abdya 2012 berjumlah 30.68 menjadi 28,81 pada ini.
KMP juga meminta Kajari Blangpidie mundur karena belum berhasil menuntaskan lima kasus hukum yang masih mengantung seperti yang dijanjikan kepada mahasiswa di akhir Desember lalu. Kelima kasus itu adalah Alkes Rp 6,3 Miliar. Korupsi PKA Rp1,3 miliar tersangka Kadispora. Dugaan Korupsi Beras 100 ton di Dinas Sosial. Pemalsuan tanda tangan oleh Kasatpol PP Abdya. Penyelamatan aset negara dalam pembangunan jembatan Krueng Teukeuh tersangka Kadis PU.
Disisi lain mahasiswa juga menyorot proyek bernilai miliaran rupiah yang menggunakan anggaran uang rakyat Abdya terbengkalai dan terindikasi korupsi. Seperti PKS bernilai Rp26 miliar di Kecamatan Babahrot. Proyek Jembatan Krueng Teukuh Rp10,9 miliar sumber APBK 2012 . Proyek pasar traditional Babahrot Rp900 juta. Pasar traditional Ujong Tanoh Kecamatan Setia Rp900 juta dan Sistem penyediaan air minum Kecamatan Babahrot Rp4 miliar.
Orasi sempat terhenti saat mendengar suara adzan serta sebagian dari peserta aksi tersebut menunaikan shalat dzuhur di masjid yang berada di komplet perkantoran Bukit Hijau. Usai menunaikan ibadah KMP melanjutkan orasi namun tak berselang lama berorasi, KMP baru diterima dewan.
Dalam pertemuan di ruang sidang DPRK dihadiri langsung Ketua DPRK Zulkifli Isa, Kapolres Abdya AKBP Budi Samekto Sik, Dandim 0110 Abdya Letkol Inf Suhartono, Wakil Ketua DPRK Romi Syah Putra, dan Jismi. Sekda Abdya Ramli Bahar, sejumlah anggota DPRK, Kepala Bappeda Abdya Weri dan pejabat lainnya. (nasruddin oos)
