BANDA ACEH – Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu mengisi posisi Menteri Pertahanan di Kabinet Kerja Joko Widodo. Lantas, bagaimana komentar aktivis Aceh terkait posisi baru Ryamizard Ryacudu tersebut?
Ketika Presiden Megawati Sukarnoputri memberlakukan status darurat militer di Aceh pada 19 Mei 2003, Ryamizard menjabat sebagai KSAD. Status darurat militer menyebabkan ribuan masyarakat sipil di Aceh menjadi korban. TNI disebut-sebut diduga kuat terlibat dalam serangkaian kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemberlakuan status darurat militer tersebut.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Mustiqal Saputra menyatakan kekecewaan terhadap masuknya Ryamizard dalam jajaran kabinet Jokowi. “Kita kecewa atas masuknya jenderal yang diduga kuat ada kaitannya dengan kasus pelanggaran HAM, terutama di Aceh,” kata Mustiqal kepada acehkita.co, Ahad (26/10/2014) malam.
Menurut Mustiqal, seharusnya Presiden Jokowi menempatkan orang-orang yang memiliki rekam jejak yang bersih dari kasus pelanggaran HAM dan korupsi. “Ini menjadi catatan buruk bagi upaya penegakan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM,” tambahnya.
Kekecewaan ujuga disampaikan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS). Menurut aktivis KontraS Ferry Kusuma, posisi Ryamizard di Menteri Pertahanan sangat strategis, sehingga menjadi hambatan dalam penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran HAM di Aceh.
“Beliau salah satu yang menyetujui pemberlakuan status darurat militer di Aceh pada masa Presiden Megawati,” kata Ferry saat dihubungi via telepon selular.
Masuknya Ryamizard, ujar Ferry, menandakan Presiden Jokowi tidak konsisten dalam menghapus impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. “Bagaimana menghapus impunitas, kalau ada orang yang mempunyai rekam jejak yang diduga melanggar HAM,” tandasnya.
Menurut Ferry, implementasi Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan pengadilan HAM di Aceh juga akan semakin sulit.
Ryamizard menolak disebut melakukan pelanggaran HAM selama berdinas di TNI. “Kamu tahu almarhum Munir? Dia mengatakan satu-satunya jenderal yang tidak terlibat HAM yaitu Ryamizard,” katanya seperti dilansir Okezone.com, Ahad (26/10). “Semua tuduhan itu tidak terbukti, selama 35 tahun saya jadi tentara, saya tidak pernah melanggar HAM.” (acehkita.co)
