AcehNews.net|BANDA ACEH – Perencanaan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh mengefektifkan fungsi angkutan umum di Ibukota Provinsi Aceh agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi beralih ke busTrans Kutaraja mendapat reaksi yang berbeda dari warga kota, termasuk salah satunya ketidakramahan halte yang sedang dibangun terhadap disabilitas.
Halte Trans Kutaraja yang sedang dibangun di sejumlah titik jalan protokol di Ibukota Provinsi Aceh dinilai masih kurang ramah bagi mereka yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Hal itu berdasarkan penilaian dari sejumlah lembaga, seperti Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKM-BKA), Lembaga Riset Natural Aceh, Organisasi Perempuan Muda Fawa Community, dan Lembaga Masyarakat Madani (LMM) Aceh.
Ketua Harian FKM-BKA, Edy Syahrial menyatakan, desain dan konsep halte yang sedang dikerjakan tidak ramah bagi masyarakat kota yang berkebutuhan khusus.
“Halte di koridor yang sedang dikerjakan sekarang sama sekali tidak ramah disabilitas,” kata Ketua Harian FKM-BKA, Edy Syahrial, kepada wartawan, di Banda Aceh beberapa waktu lalu.
Jelasnya, tidak ramah halte Trans Kutaraja bagi difabel terlihat dari ada atau tidak bentuk ramp (jalur landai kursi roda) yang terdapat pada halte-halte yang sedang dalam pengerjaan. Ramp merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
Adapun halte yang tidak menyediakan ramp, yaitu antaranya di kawasan Peunayong, dan di depan Hotel Madinah di Jalan Tgk Daud Beureueh. Menurut Edy, kedua halte ini tidak menyediakan ramp, karena terletak di posisi pintu masuk bangunan lain, baik dari kiri maupun kanan.
“Seharusnya lokasi kedua halte tersebut dapat dipertimbangkan dibuat di tempat lain,” kata Edy.
Sementara halte di depan Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA), didesain rampnya sangat curam. Ramp seperti itu dinilai sangat sulit bagi pengguna kursi roda. Karena kemiringan ramp dalam bangunan, tidak boleh melebihi 70 derajat, sedangkan diluar bangunan maksimum 60 derajat.
Kemudian halte di depan Kantor Dinas Syariat Islam, rampnya dinilai sudah memiliki kepanjangan dan kelandaian yang sesuai. Tetapi, permasalahannya ujung akhir dari ramp tersebut bukanlah jalan, melainkan parit.
“Tidak tampak tanda-tanda, bahwa parit tersebut akan ditutup menjadi jalan terusan dari halte ke trotoar melalui ramp. Singkatnya turun dari bus ke halte, melewati ramp dan masuk ke dalam parit,” sebutnya.
Dalam hal ini, pihaknya berharap kepada kontraktor, konsultan, dan pemerintah setemp, bisa memberi sedikit perhatian pada akses mobilitas kelompok marginal (wanita hamil, anak-anak, lanjut usia), serta penyandang disabilitas di Banda Aceh. Karena lanjutnya, penyesuaian kembali bentuk ramp pada halte-halte yang sedang dikerjakan, akan membuat kebijakan yang inklusif dan adil pada seluruh warga kota.
Apalagi, katanya kebutuhan aksesibilitas bangunan umum untuk penyandang disabilitas sebenarnya telah dijamin oleh Undang-Undang dan merupakan komitmen nasional. “Kami berharap Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan kebijakan-kebijakan yang realistis, dengan memanfaatkan peluang serta bisa menjawab persoalan yang sedang dihadapi maupun masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kadisubkominfo Kota Banda Aceh, Muzakkir Tulot yang dikonfirmasi AcehNews.net via phone, Rabu (7/10/2015) mengatakan, tidak semua halte Trans Kutaraja dibangun ramp.
“Ada beberapa yang dibangun ramp dan disesuaikan dengan proposional bus Trans Kutaraja. Jika ada yang tidak dibangun itu karena kondisi lokasi halte yang memang tidak memungkinkan,” kata Muzakkir Tulot.
Pemko Banda Aceh melalui dinas terkait membangun sekitar 17 halte Trans Kutaraja yang tersebar dibeberapa lokasi dengan biaya APBA 2015 dan Desember 2015 ini kata Muzakkir Tulot halte-halte tersebut akan rapung pengerjaannya dan bisa fungsikan awal 2016 akan datang setelah sebanyak 32 unit Trans Kutaraja resmi beroperasi. (saniah ls)
