Gubernur Minta SKPA Beri Pelayanan Terbaik Untuk Masyarakat  

BANDA ACEH –  Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta, kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) wajib memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jika ada komplain atau kritik tentang pelayanan, diminta agar meresponnya dengan cepat.

“Jangan anggap enteng, apalagi alergi terhadap kritik publik. Jadilah pimpinan yang responsive. Ingat, kepuasan publik adalah simbol keberhasilan sebuah pemerintahan,”kata Zaini, disela-sela pemberian anugerah kepada sejumlah SKPA di jajaran Pemerintah Aceh, di Aula Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Rabu, (21/1).

Gubernur mengatakan, hasil observasi tahun 2013 lalu menunjukkan kalau tingkat kepatuhan lembaga di jajaran Pemerintah Aceh terhadap standar pelayanan publik masih rendah, bahkan tidak satupun SKPA yang layak masuk kategori patuh atau zona hijau. Namun dengan supervisi dan pendampingan yang dilakukan ombudsman Aceh, perlahan-lahan mulai terlihat ada perkembangan positif.

“Terbukti, hasil observasi ombudsman Aceh untuk kualitas pelayanan publik sampai akhir tahun 2014 lalu telah ada 10 SKPA yang masuk dalam Zona Hijau pelayanan publik,” kata Zaini.

Menurut Gubernur, kualitas pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan program reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah.  Dengan kata lain, pelayanan public dan reformasi birokrasi merupakan dua hal yang tidak mungkin terpisahkan.

Zaini mengakui, meskipun masih ada SKPA yang belum memiliki sistem pelayanan yang baik. Untuk itu, bagi SKPA yang belum masuk dalam zona hijau, agar segera berbenah diri.  “Saya meminta kepada seluruh SKPA yang banyak bersentuhan dengan pelayanan publik. Karena semangat  reformasi birokrasi harus bisa menunjukan hasil. Tahun depan saya berharap SKPA yang masih dalam zona kuning atau zona merah, harus mampu berpindah ke zona hijau,”tegas Zaini.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwaddin mengatakan, parameter penilaian 10 SKPA yang masuk zona hijau tersebut mengacu pada kepatuhan daerah dalam melaksanakan UU  No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan indikator penilaian tersebut, diperoleh nilai maksimal 1.000 dan dibagi dalam tiga zonasi kepatuhan terhadap pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Zona merah atau kepatuhan rendah (0-500), zona kuning atau kepatuhan sedang  (501-800) dan zona  hijau  atau kepatuhan tinggi (801-1000).

Ke-10 SKPA tersebut adalah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, BP2T, Disnakertran, Dinas Kesehatan, RSUZA,  Badan Investasi dan Promosi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan  Disperindag Aceh. (agus)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com