BANDA ACEH – Empat kabupaten di Aceh menerima bantuan Program Gerbang Gampong dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) Republik Indonesia melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNMP sebesar Rp86,81 miliar.
Riciannya yaitu Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp15,7 miliar, Aceh Utara Rp55,4 miliar, Nagan Raya Rp16,75 miliar, dan Aceh Timur Rp32,45 miliar.
Bantuan tersebut diterima pada acara Peringatan Hari Anti Kemiskinan Internasional, Penandatanganan Kesepakatan Penanganan Pembagian Peran Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dan Peluncuran Program Gerbang Gampong di Aceh, Sabtu kemarin (18/10) di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.
Turut dihadir pada acara tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sulaiman Abda, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Dermawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Abubakar Karim, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarkat (BPM) Aceh, Zulkifli, Para Bupati/Walikota se-Aceh, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Aceh.
Menko Kesra, Agung Laksono selesai penandatangani MoU dengan Pemerintah Aceh dan peluncuran Program Gerbang Gampong di Aceh mengatakan, Pemerintah RI bertekad untuk membantu percepatan penuntasan kemiskinan di Provinsi Aceh khususnya karena menurut Menko Kesra, masyarakat Aceh sudah lama menanti untuk bisa hidup makmur dan sejahtera.
“Kita sangat apresiasi sekali dengan pernyataan Gubernur Aceh tadi kalau Pemerintah Aceh akan mealokasikan 25 persen dana otonomi khusus (otsus) untuk penanggulangan kemiskinan di daerahnya,” kata Agung Laksono.
Dalam kesempatan itu, menteri yang akan mengakhiri masa jabatannya tidak lama lagi ini berharap, Program Gerbang Gampong yang baru diluncurkan di Aceh itu akan mampu mendorong sektor pembangunan lainnya untuk menurunkan angka kemiskinan, mendorong inovasi, dan membuka lapangan kerja serta mengurangi angka pengangguran.
Kemudian masih kata Menko Kesra, dengan cara ini ke depannya Gerbang Gampong pada akhirnya dapat memacu proses percepatan pembangunan di gampong (desa) di Aceh khususnya di desa di empat kabupaten yang telah menerima bantuan BLM PNPM dan beberapa bantuan lainnya dari Kemendikbud, Kemenhut, Kemenag, Kemenkes, Bulog, BkkbN, BRI, dan Rumah Zakat.
“Khususnya di empat kabupaten yang menerima bantuan tadi, untuk dapat memaksimalkan daerahnya. Hal ini tentu saja memerlukan penguatan sumber daya manusia, pendampingan, dan infrastruktur desa yang mampu mengelola anggaran desa baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD),” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengatakan, Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah penting dan strategis untuk membawa Aceh keluar dari belenggu kemiskinan dan ketidak adilan sosial, dengan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Gubernur Aceh meminta kepada seluruh bupati/walikota dan pengambil kebijakan lainnya di Aceh untuk merubah cara pandang mereka dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat Aceh. Zaini juga meminta agar rakyat Aceh di tempatkan sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan dengan karakteristik dan keistimewaan Aceh.
“Saya berharap dengan adanya komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang telah ditandatangani hari ini, kita pastikan Aceh keluar dari belenggu kemiskinan dan ketidak-adilan sosial,” kata Zaini Abdullah.
Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017, Pemerintah Aceh telah menetapkan penurunan angka kemiskinan sebesar 2% per tahun. Sehingga diharapkan pada 2017 angka kemiskinan di Aceh turun menjadi 9,5%. Data terbaru Maret 2014 dari BPS Aceh, tingkat kemiskinan Aceh tercatat mencapai 18,05%. Angka ini jauh dirata-rata nasional. (saniah ls)
