MEUREUDU | AcehNews.net – Terkait pembangunan infrastruktur pasca gempa di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh digelontorkan sebesar Rp2,7 triliun, Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi mengatakan, bahwa rencana aksi yang diajukan pihaknya kepada pemerintah pusat sampai dengan 2018.
”Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2017, Presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, berharap pembangunan fisik bisa diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun, 2017 hingga 2018. Sekarang ini sudah berjalan dan akan berakhir 2018 akan datang,” papar Said Mulyadi di Trienggadeng, Kamis (02/11/2017), selesai meresmikan ruang guru dan Laboratorium IPA MAN 4 bantuan CSR Pasar Modal.
“Pembangunan yang diajukan pada semua infrastruktur, baik di lintas kementerian dalam hal ini juga kementerian agama, seperti yang kita utamakan yakni sarana pendidikan (sekolah) karena yang paling banyak, sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas yang tetapi tidak begitu banyak hanya satu RSUD yang hancur pasca gempa,” ujarnya kepada awak media.
Selain itu, infrastruktur lainnya yang dibangun yakni seperti jalan, jembatan, sarana perkantoran yang harus segera dibangun, serta perumahan penduduk yang lebih kurang hampir 6000 unit rumah penduduk dibangun dan direhab kembali.
“Rencana aksi yang kita ajukan memang ada beberapa sumber dana yang terutama sekali dari pemerintah pusat, yang dalam hal ini dibiayai di bawah koordinasi BNPB, juga dari lintas kementerian yang ikut bertanggungjawab, serta pemerintah provinsi dan kabupaten sendiri,” kata Wabup.
Dana anggaran yang diajukan pihaknya dari rencana pembangunan yang akan dilakukan dapat diselesaikan hingga tahun 2018. Tetapi bisa saja jika item sudah selesai meskipun tidak sejumlah yang tertulis pada usulan anggaran senilai Rp 2,7 triliun, yang penting infrastruktur yang diharapkan dapat terbangun.
“Pembangunan yang terealisasi pada tahun 2017 ini belum mencapai 50 persen yang menghabiskan anggaran senilai kurang lebih Rp600 miliar. Untuk rumah penduduk juga masuk dalam dana 2,7 yang diusulkan. Semua kegiatan untuk rehab rekontruksi ini, termasuk rumah penduduk sekitar Rp200 juta lebih anggarannya, yang saat ini sedang proses administrasi dan pendataan ke lapangan tentang teknis penyalurannya dan juga laporan serta pertanggungjawaban,” sebut Wabub Said Mulyadi.
Lanjutnya, pemerintah pusat meminta untuk direvisi yang memang waktu itu belum terdata, dikarenakan saat didata dalam kondisi yang sangat darurat, pasca gempa terjadi.
Kata dia, mengenai anggarannya bisa saja berubah angkanya, begitu pembangunan fisik.
Wabub memberi contoh, misal anggaran yang diusulkan untuk bangun rumah sakit Rp100 juta, tetapi bisa selesai dengan setengah dari anggaran yang diusulkan.
“Sarana pendidikan, banyak yang ditanggung pihak ketiga, sehingga anggaran yang Rp2,7 triliun bisa saja turun lagi jumlahnya,” demikian pungkasnya. (saniah ls)
